Kota Bima, Lensa Post NTB - Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Bima, mulai bekerja ekstra menyusul mendesaknya pelaksanaan Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi yang rencana akan digelar di bulan Juni 2018. Tim yang dipimpin H. Fahruddin, S.Sos selaku Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Bima menyampaikan ada 5 Kelurahan yang dinilai, masing-masing diwakili 1 Kelurahan dari 5 Kecamatan se Kota Bima, yakni Kecamatan Asakota diwakili Kelurahan Melayu, Kecamatan Rasanae Barat diwakili Kelurahan Nae, Kecamatan Mpunda diwakili Kelurahan Matakando, Kecamatan Raba diwakili Kelurahan Penanae, dan Kecamatan Rasanae Timur diwakili Kelurahan Nungga, terang H. Fahrudin disela-sela Lomba penilaian Kelurahan Matakando, pagi ini, rabu (30/5/2018). Ia juga menyampaikan bahwa Tim Penilai akan menuntaskan penilaian di Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat besok pagi, kamis (31/5/2018)
H. Fahrudin juga membeberkan bahwa Tim penilai yang turun berjumlah 17 orang yakni : Drs. M. Farid, M.Si (Assisten I Kota Bima), Ny. Hj. Yani Marlina HM. Qurais (Ketua TP-PKK Kota Bima), H. Fahruddin, S.Sos (Kabag Adm. Pemerintahan Setda Kota Bima), Drs. Agus Suharli (Sekretaris Dinas Koperindag Kota Bima), Ahmad, S.Sos (Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima), Hj. Dewi Triyani, S.Sos, M.Si (Kabid Paud dan Dikmas Dinas Dikbud Kota Bima), Sunarti,SE,MM (Kabid PSM dan PKS Dinas Sosial Kota Bima), Maksum, SE (Dinas PPPA Kota Bima), Muhammad Jafar, S.Sos (Kabid PMSPK Bakesbangpol Kota Bima), Drs. Abdul Gawis (Sekretaris DLH Kota Bima), Joeruddin, SS (Kabid KS BPPKB Kota Bima), Ny. Sarfis Alwi (TP-PKK Kota Bima), Ir. St. Suhada Syamsudin (TP-PKK Kota Bima), Fitriani, S.Km, M.Kes (TP-PKK Kota Bima), Dra. Hj. Sri Ratnawati, MH Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bima), Ahmad Jafar, SE (BPBD Kota Bima) dan Hj. Maruni Hidayati, BA (Bag. Adm Pemerintahan Setda Kota Bima).
Menurut H. Fahruddin, S.Sos, lomba kelurahan ini mengacu pada Permendagri no. 81 tahun 2015, setidaknya ada 3 indikator yang harus dinilai saat lomba kelurahan ini, yakni pertama
Bidang Pemerintahan, disini akan dilihat sejauhmana tingkat kinerja aparaturnya, inisiatif dalam bekerja, hingga kreativitas atau inovasi pelayanan pemerintahan bagi masyarakat. Sedangkan indikator kedua, imbuh H. Fahruddin adalah mengenai evaluasi Kewilayahan kelurahan yang bersangkutan. Nantinya akan dinilai mengenai identitas wilayah, bagaimana persoalan batas wilayah, maupun kesiapsiagaan dalam bencana. “Yang tak kalah pentingnya yaitu tim penilai ingin mengetahui sejauhmana pengaturan investasi di wilayah,” katanya. Adapun indikator penilaian yang terakhir, lanjut H. Fahruddin ialah mengenai Kemasyarakatan. Di mana sub penilaian dari bidang tersebut seperti partisipasi masyarakat dalam kegotongroyongan, pengaturan keamanan dan ketertiban wilayah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta penanggulangan kemiskinan.“PKK juga menjadi penilaian penting bagi kami, karena peran PKK ini sangat signifikan sekali dalam memberikan pencerdasan bagi masyarakat,” pungkasnya. (SUKUR)