Three Ends Harus Terus Dikampanyekan Kepada Masyarakat
Cari Berita

Iklan 970x90px

Three Ends Harus Terus Dikampanyekan Kepada Masyarakat

Tuesday, July 17, 2018

Mataram, Lensa Post NTB - Program pemerintah untuk bebas dari 3 (tiga) masalah yang masyhur dengan sebutan Three Ends (tiga akhiri) diharapkan terus dikampanyekan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Dra Eli Suryani, M. Si dalam acara Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) 2018 yang diselenggarakan di Hotel Grand Legi Mataram, Senin (17/7).
Dijelaskannya Three Ends adalah mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan anak dan mengakhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan atau mengakhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan. "Three Ends ini merupakan pilot project Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Ini merupakan Indikator Kinerja Utama Kementerian PPPA ," jelasnya.
Diterangkan Eli, sosialisasi Three Ends harus benar-benar sampai ke seluruh lapisan masyarakat agar  3 hal itu dapat diakhiri. Diakuinya mengakhiri 3 masalah tersebut tak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan sinergitas antara berbagai elemen di antaranya pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan sejumlah elemen lainnya. Pihak-pihak terkait harus bergandengan tangan di dalam membebaskan 3 masalah di atas."Kata kuncinya adalah sinergi. Seluruh elemen harus bersama-sama," ujarnya.

Ditandaskannya, point ketiga dari Three Ends yakni mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan merupakan fokus utama untuk diatasi guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mengalhiri perdagangan anak. "Terjadinya kekerasan dan perdagangan anak (trafficking) pada umumnya diakibatkan oleh kemiskinan," tandasnya.

Lebih lanjut, Eli menerangkan guna menggandeng lembaga-lembaga dan elemen-elemen terkait selain institusi pemerintah di dalam mengakhiri 3 hal di atas, telah dibentuk Forum PUSPA  Provinsi NTB yang diberi nama PUSPA "Bumi Gora" pada Mei 2017 lalu. Karena itu, ia berharap di seluruh kabupaten/kota untuk segera membentuk Forum PUSPA. (LP.NTB/EMO DOMPU)