Kritikan Pedas Aktivis Melalui Reses Tahap II Anggota DPRD, Ir. Muttakun
Cari Berita

Iklan 970x90px

Kritikan Pedas Aktivis Melalui Reses Tahap II Anggota DPRD, Ir. Muttakun

Monday, June 22, 2020

Reses Tahap II Tahun 2020, Ir. Muttakun Terima Kritikan Aktivis Dompu
Dompu, Info Bima - Dengar Pendapat dan Aspirasi Masyarakat yang dikemas melakui diskusi dengan topik suara kritis masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil dalam melihat peran dan tugas serta fungsi wakil rakyat yang disampaikan melalui Reses Tahap II Anggota DPRD Kabupaten Dompu, Ir. Muttakun dari Fraksi Partai NasDem diadakan di Cafe Mama Iyan La Rema Simpasai, Kacamata Woja, Kabupaten Dompu, minggu (21/6/20) pukul 20.00 Wita.

Reses kali, Muttakun melibatkan pentolan-pentolan aktifis dari berbagai organisasi di Kabupaten Dompu berlangsung sangat kritis dan tetap dalam suasana yang saling menghargai pandangan dan pendapat.

Dalam sesi pertama, 3 orang aktifis berturut-turut mendapat kesempatan awal untuk menyampaikan pandangan secara kritis terkait peran, tugas dan fungsi wakil rakyat. 
yaitu Chapunk, Cun dan Irvhan.
Yang disampaikan Chapunk, dia mengangkat persoalan terkait kerusakan hutan dan kurangnya ketegasan peran wakil rakyat dalam upaya pencegahan perusakan hutan. Wakil rakyat dan eksekutif selama ini dianggap kurang peduli terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

"Mestinya harus ada program pelestarian hutan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Agroforestri menjadi pilihan dan model pengelolaan hutan yg perlu dibangun bersama-sama" harap Chapunk.

Sementara itu, kritik pedas juga disampaikan oleh Cun, seorang aktivis yang juga mantan Ketua HMI Cabang Dompu, dia menyampaikan bahwa. "Wakil rakyat sekarang kerja hanya bisa menunggu persoalan, dan merespon masalah setelah adanya aspirasi yang disampaikan oleh rakyat melalui aksi semata, dan tidak satupun persoalan yang diangkat oleh aktifis HMI mampu diselesaikan oleh wakil rakyat" ungkapnya.

Selain itu ada juga Ivhan, yang menyoroti terkait tidak adanya respon dan tindaklanjut setiap masalah yang disampaikan oleh setiap massa aksi.

"DPRD terlihat tidak memiliki taring dan hanya semacam, macan ompong yang tidak berani mengkritisi kebijakan Bupati Dompu yang dinilai merugikan masyarakat. Harga jagung yang rendah serta areal pelepasan ternak yang sudah mulai dikuasai secara pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab adalah bentuk kurangnya kepedulian dan perhatian wakil rakyat atas persoalan pertani. Wakil rakyat terlihat hanya mengetahui masalah ketika ada demo" kata Ivhan.

Kritikan sisi lain juga tidak kalah pedas disampaikan Bagas alias Prabu, dia menyindir terkait keberhasilan Bupati Dompu dengan menggunakan indikator kesejahteraan rakyat dengan maraknya peredaran narkoba serta banyak kendaraan yang melintas dan parkir di rumah-rumah warga. Demikian pula kondisi pariwisata di Dompu seperti Lakey, tambak dan potensi pariwisata Ama la habe yang belum digarap secara maksimal serta angka pengangguran yang tinggi, persoalan kerusakan hutan oleh adanya proyek jagung dengan berbagai masalah turunan seperti distribusi alsintan, benih dan pupuk untuk kelompok tani fiktif hingga pembuatan patung di Donggo Ana yang dinilai carmuk dari pejabat, dan juga kasus CPNS K2.

"Munculnya berbagai masalah tidak terlepas dari tidak adanya fungsi pengawasan DPRD. Kita berharap agar wakil rakyat meningkatkan fungsi pengawasan serta menyusun regulasi agar ada kejelasan peran dan tugas wakil rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat" harapnya.

Disis lain, Romo mengangkat dan menyoroti tentang kurangnya SDM yang dimiliki oleh desa dalam melaksanakan otonomi desa, seperti minimnya kader teknik yang memiliki kapasitas untuk menyusun sendiri desain dan RAB kegiatan infrastruktur. Romo juga menggugat APBD Dompu yang bernilai 1,3 Triliun namun belum mampu menyediakan makan bagi masyarakat.
Romo juga mempersoalkan tentang peran wakil rakyat yang tidak melakukan pengawasan terhadap tester untuk pengukur kadar air jagung yang dipakai oleh perusahaan jagung.

"Saya rasa tester ini diduga menjadi pintu bagi perusahaan untuk mendapat keuntungan yang berlipat dengan menipu petani jagung" tandasnya.

Di samping itu, Romo mengungkap arogansi PT. SMS yang bergerak di bidang pengembangan usaha tebu dan melakukan tindakan penggusuran terhadap petani di 2 dusun yang ada di Doropeti. Dia meminta kepada wakil rakyat untuk segera mengadakan RDPU dan memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas yang sudah lama mengelola areal lahan sebelum dikuasai oleh PT. SMS.

Romo juga mempertanyakan apakah PT. SMS ini serius dalam mengembangkan tebu apalagi memproduksi gula karena diduga gula hasil produksi PT. SMS adalah gula yang bahan bakunya berasal dari bahan rafinasi dan bukan dari bahan baku tebu hasil pengembangan tebu di pekat.
'PT. SMS, PT. ATI dan lannya yang menguasai ribuan Hektar areal di kawasan Doro Ncanga dan sekitarnya, kami menduga itu adalah Perusahaan yang melakukan investasi bodong" tegas Romo.

Pada akhir pandangan kritisnya, Romo mengagetkan banyak peserta karena mengungkap ada bacabup dan orang dekatnya yang memiliki luas lahan di areal Doro Ncanga +/- seluas 10 Hektar.

Selanjutnya Aruji dari LSM ICACI mendapat giliran terakhir. Dan Aruji menyoroti dengan pedas terkait peran wakil rakyat. Dalam pandangan kritisnya Aruji mempersoalkan postur belanja APBD yg dinilai hanya untuk pengusaha. Di samping itu juga mengungkap adanya temuan BPK tahun 2017 dimana ada dugaan kerugian negara senilai 4 M. Dan berharap kepada wakil rakyat untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas adanya temuan BPK serta tidak hanya mengamini setiap pembahasan anggaran yg menyebabkan APBD tidak pro rakyat.

Di samping itu, Direktur ICACI ini juga menemukan banyak nya penyimpangan pada pengelolaan dana desa dan sering ditutup-tutupi. Diduga penyelesaian kasusnya dilakukan di bawah meja dan meminta agar Komisi I dapat menggunakan tugas dan fungsi pengawasannya dengan baik.

Melalui reses II Muttakun ini, Aruji juga meminta kepada wakil rakyat khususnya Ketua Komisi I DPRD agar jangan hanya menjadi singa di Facebook. Kerusakan Hutan di Dompu harus mendapat perhatian serius dari wakil rakyat. Dan wakil rakyat harus terlibat langsung dalam upaya pencegahan kerusakan hutan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Kesimpulan dari Reses Tahap II ini dapat dipetik oleh Muttakun yaitu.
- Semua peserta meminta dengan tegas agar wakil rakyat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggungjawab.
- Seluruh aktifis yang hadir dan berafiliasi dengan bacabup tidak memberi toleransi kepada Bacabup untuk mempolitisasi kawasan hutan demi pilkada.
- Wakil rakyat harus menyusun regulasi untuk mendorong dan memperkuat petani, peternak dan nelayan agar berdaulat dan mandiri.
- Agar keluhan dan berbagai persoalan yang disuarakan oleh massa aksi tersampaikan maka seluruh wakil rakyat harus hadir dalam setiap aksi yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.
- DPRD diminta serius untuk ikut dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
- Seluruh aktivis yang hadir menyatakan sepakat untuk bersatu mendorong dan mengawal pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dompu. Dan menyatakan komitmennya tetap akan kritis meski ada ataupun tidak ada dalam struktur pemenangan bacabup. Bahkan setelah menjadi Bupati yg diusungnya maka sifat kritisnya tetap akan dipertahankan demi rakyat dan daerah.(IB.Din)