Seknas FITRA - Pemkab Bima Helat FGD Tatakelola Dana Desa.
Cari Berita

Iklan 970x90px

Seknas FITRA - Pemkab Bima Helat FGD Tatakelola Dana Desa.

Tuesday, June 30, 2020

Bima, Media Info Bima Online - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) bermitra dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) atas dukungan DFAT- Australia, Senin, (29/6/2020) menggelar Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group Discussion (FGD) dan pencanangan “Program Pelembagaan Akuntabilitas Sosial untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Transparan dan Partisipatif” di Falcao FoodCourt Kota Bima.
               
FGD diawali pengantar Local Coordinator Kabupaten Bima M. Qadafi yang dilanjutkan dengan pengantar secara online Koordinator KOMPAK Bima Asrullah Lukman dan Program Manager FITRA Badiul Hadi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima Tajudin SH, M.Si dalam sambutan menegaskan amanat Undang-undang Desa yang memandatkan pentingnya tata kelola penyelenggaraan Desa secara akuntabel.
               
"Akuntabilitas sosial sejalan dengan mandat UU Desa dimana masyarakat desa berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi penyelenggaraan Desa.
               
Karenanya, warga desa berhak meminta pemerintah desa mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada warga desa secara sama dan adil". Papar Tajudin.
             
Sebelumnya Local Coordinator Kabupaten Bima M. Qadafi Launching Program Akuntabilitas Sosial untuk mewujudkan Pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif”. Disamping merumuskan rancangan kebijakan di tingkat kabupaten untuk memperkuat pelaksanaan pelembagaan dan replikasi skuntabilitas sosial desa.
 
Pria yang akrab disapa Bram ini berharap kegiatan yang diselenggarakan dapat menjadi wahana yang optimal bagi penyebarluasan informasi terkait Program Pelembagaan akuntabilitas Sosial untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif, mendorong komitment bersama serta melahirkan rumusan rancangan kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan pelembagaan dan replikasi akuntabilitas sosial desa". Terang M.Qadafi.
                
FGD diikuti 22 peserta dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, BAPPEDA, DP3AP2KB, Koordinator KOMPAK, Pendamping Teknis Pembangunan Desa (PTPD), Kades dan Ketua BPD Penapali, Donggobolo dan desa Sanolo, Local Coordinator Program Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) dan pendamping desa Penapali dan Donggobolo.
         
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama upaya mewujudkan akuntabilutas pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif.
             
(Tim Komunikasi Publik Diskominfostik) (Usman).