Tiga Anggota DPRD Dompu, Ikut Orasi Tolak RUU HIP
Cari Berita

Iklan 970x90px

Tiga Anggota DPRD Dompu, Ikut Orasi Tolak RUU HIP

Wednesday, June 24, 2020


Ormas Islam Kabupaten Dompu, Melakukan Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU HIP
Dompu, Info Bima - Aksi Demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP) untuk tidak diberlakukan di Negara Kesatuan Republika Indonesia (NKRI) oleh ormas Islam Kabupaten Dompu, didepan Gedung DPRD Dompu, Rabu (24/6/20).

Demo penolakan RUU HIP itu mendapat respon baik dari berbagai pihak termasuk anggota DPRD Kabupaten Dompu, karena dinilai ada indikasi ingin merubah dasar Negara dari sila ke 5 jadi sila ke 3.

Tidak tanggung-tanggung, tiga orang anggota DPRD Kabupaten Dompu yang memberikan respon positif terkait aksi penolakan RUU HIP yang dilakukan ormas Islam Dompu langsung naik mimbar Orasi. Masing-masing mereka adalah M. Yatim, Muttakun dan Iskandar (Pas Dompu).

Dalam orasi dimpaikan M. Yatim, ia dapat memastikan dirinya mendukung aksi demonstrasi penolakan RUU HIP yang dilakukan Ormas Islam, karena dia menilai berlakunya RUU HIP akan berdampak pada keresahan masyarakat yang nanti akan berujung konflik ditengah masyarakat.

"Jika Anggota DPRD diminta untuk menyetujui penolakan itu, saya Anggota DPRD yang pertama menandatangani surat persetujuan itu" pungkasnya.
Selain itu, salah satu anggota DPRD yang tidak kalah semangat memberikan dukungan penolakan RUU HIP adalah Ir. Muttakun, dalam orasinya ia menyampaikan.

"Saya selaku masyarakat yang juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Dompu, mendengar aspirasi dari Ormas Islam hari ini, sudah sepantasnya saya berada ditengah-tengah Ormas dan masyarakat kabupaten Dompu" ungkapnya.

Masih dikatakan Muttakun, "Kenapa ormas Islam menolak RUU HIP ini, karena didalam draf RUU HIP memuat trisila dan ekasila pasal 7 ayat 2 tercantum ciri pokok Pancasila yang berbunyi.
- Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi dan Kebudayaan yang berketuhanan" terapnya.

Hal serupa juga disampaikan Iskandar (Pas Dompu), ia ikut setuju untuk mendukung DPRD Kabupaten Dompu untuk membuat surat penolakan RUU HIP yang ditujukan kepada Ketua DPR RI dan MPR RI bahkan tembus ke Presiden RI.

Sementara itu, Ustadz Muslim, selaku koordinator lapangan (Korlap) aksi, yang dimintai tanggapnya mengungkapkan.

"Aksi kami ini, menolak pemberlakuan RUU HIP di Negara Kesatuan Republika Indonesia ini, karena bebera pertimbangan, yang pertama, ada indikasi ingin merubah negara dengan merubah 5 sila ke trisila dan kasila, kemudian, berlakunya RUU HIP ini akan menimbulkan keresahan-keresahan ditengah masyarakat" tandasnya.(IB.Din)