DPRD Dompu Bersama Topaso Terjun ke Lokasi Puncak Kawasan Hutan Soromandi
Cari Berita

Iklan 970x90px

DPRD Dompu Bersama Topaso Terjun ke Lokasi Puncak Kawasan Hutan Soromandi

Thursday, July 9, 2020

Dua Anggota DPRD Dompu Cek Langsung Kondisi Kawasan Hutan di Desa Karama Bura yang Begitu Hancur
Dompu, Info Bima - Sebagai tindak lanjut aksi warga Desa Karamabura yang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Dompu pada senin 6 Juli 2020 lalu, yang meminta agar Wakil Rakyat segera turun ke lokasi untuk melihat langsung kerusakan hutan akibat ulah pelaku perusakan hutan, pada hari rabu (8/7/20).

Untuk itu, perwakilan Anggota DPRD Dompu dari komisi satu Ir Muttakun dan perwakilan komisi Dua Pahlawan Indra Jaya besama BKPH Toffo Pajo Soromandi (Topaso) melalui Kepala Resort Soriutu Ruslan, S. HUT dan Kepala Resort Pajo Rudi dan Nasrun didukung pula oleh Warga Anti Ilegal Logging dan Perambatan Hutan.

Mereka terjun dilokasi, tempatnya dilokasi puncak Kawasan Hutan Soromandi RTK 55 Desa Karamabura, untuk melihat langsung kondisi hutan yang kerusakannya sangat parah. Sangat disayangkan padahal lembah di bawahnya (Lembah Monggo Lenggo dan Raba Kalate) mengalir air yang menjadi sumber kebutuhan vital bagi masyarakat di Kabupaten Dompu.

"Jika masyarakat melihat langsung kondisi hutannya, maka diyakini akan timbul amarahnya dikarenakan hutan yg rusak sangat dekat sekali dengan sumber mata air yang memasok air bagi kebutuhan masyarakat yang ada di kecamatan Dompu dan Kecamatan Woja" papar salah seorang anggota DPRD Dompu Ir Muttakun.
Dikatakan Muttakun, berdasarkan hasil kunjungan lapangan ini maka dirinya simpulkan bahwa hutan di wilayah Karamabura harus diselamatkan dari pelaku perusakan hutan, dan para oknum ini harus diambil tindakan tegas.

"Hasil kunjungan lapangan ini akan segera kami laporkan kepada Pimpinan DPRD untuk kemudian merekomendasikan kepada BKPH dan Dinas Lingkungan Hidup serta SatPol-PP agar segera memanggil beberapa nama oknum pelaku perusakan hutan yang sudah diketahui identitasnya" tegasnya.

Para pelaku perusakan hutan harus dipanggil untuk dilakukan pembinaan, oleh Wakil Rakyat dan BKPH serta Kepala Desa setempat.
Jika setelah sudah dilakukan pembinaan masih juga melakukan perusakan hutan maka tidak ada jalan lain kecuali pelaku perusakan ini diambil tindakan tegas agar ada efek jera bagi oknum pelaku perusakan hutan.

Muttakun juga mengharapkan agar semua masyarakat harus mengambil bagian dalam upaya penyelamatan hutan. Tidak boleh ada masyarakat yang ikut mendukung bahkan membiarkan pelaku untuk terus melakukan perusakan.
"Jika tidak bisa membantu dengan tenaga maka cukup memberitahukan atau melaporkan adanya kegiatan perusakan hutan kepada BKPH atau APH bahkan bisa juga laporan pengaduan lewat Rumah Aspirasi 57 agar bisa diteruskan ke Propinsi dalam hal ini ke Dinas LHK dan Gakkum Jabalnusra" tandasnya.(IB.Din)