RDPU, DPRD dan Pemda Diminta Mengkaji Kembali Hari Lahir Dompu
Cari Berita

Iklan 970x90px

RDPU, DPRD dan Pemda Diminta Mengkaji Kembali Hari Lahir Dompu

Thursday, July 23, 2020

Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pembahasan Pengkajian Kembali Penetapan Hari Lahir Dompu
Dompu, Info Bima - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), sejumlah anggota DPRD Kabupaten Dompu bersama mitra eksekutif melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Bagian Hukum Setda Dompu, membahas terkait penetapan hari lahir Dompu yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Dompu. Kamis (23/7/20).

Rapat ini dilakukan, dalam merespon aspirasi dari Pemerhati Budaya Dompu melalui Lembaga Majelis "Sakaka Dana" yang sebelumnya mengajukan permohonan hearing untuk penetapan hari lahir Dompu.

RDPU berlangsung dipimpin oleh Ketua Komisi I Ir. Muttakun dihadiri oleh Ketua Komisi II Subahan berserta anggota DPRD lainnya dari Partai Gerindra Lambi, M. Yatim dari Partai Demokrat, Pahlawan Indra Jaya dari Partai NasDem, Ahmadin dari PPP, Suhaimin dari Partai Hanura, Irfan PKS, dan Muhammad Yamin dari PBB.

Dalam rapat ini telah menghasilkan kepusanan bahwa.
1. DPRD akan mendorong Pemkab Dompu agar membentuk Tim Perumus untuk melakukan pengkajian kembali hari lahir Dompu yang sebelumnya ditetapkan pada 11 April 1815 melalui Perda Nomor 18 Tahun 2004.
2. Komposisi Tim Perumus harus melibatkan berbagai unsur dan pihak yang berkompeten serta perwakilan dari Lembaga Majelis Sakaka Dana.
3. Tugas dan fungsi Tim Perumus diharapkan bekerja berdasarkan ringkasan hasil kajian  yang disampaikan oleh Lembaga Majelis Sakaka Dana dan mengajukan hari lahir Dompu dengan menggunakan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan secara historis dan sosiologis yaitu, pada saat Sumpah Palapa atau saat Pelantikan Sultan I Dompu dan bukan saat meletusnya Gunung Tambora pada 11 April 1815.

Setelah dibuka dan menyampaikan maksud pelaksanaan RDPU, pimpinan sidang langsung memberi kesempatan kepada Muhammad Redho sebagai Juru Bicara yang mewakili Lembaga Majelis Sakaka Dana untuk menyampaikan aspirasi yang sudah disiapkan dalam bentuk tulisan, bahkan disampaikan dengan ringkas saat di forum RDPU dan kemudian dilanjutkan oleh Ibu Nurhaidah (Dae Dau) yang notabene anak dari tokoh budayawan Dompu (Alm. Israil M. Saleh) yang pada pokoknya menggugat penetapan hari lahir Dompu yang ditetapkan pada 11 April 1815 dengan berbagai argumentasi yang didukung oleh berbagai sumber-sumber yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan pengkajian kembali hari lahirnya Dompu.

Saat diberikan kesempatan oleh Pimpinan Sidang kepada eksekutif untuk memberikan pandangan dan pendapat terkait dengan aspirasi dari Lembaga Majelis Sakaka Dana, maka baik Kepala Dinas Pariwisata Ir. Khaerul Insan maupun Kabag Hukum Setda Dompu Furkan, SH, mereka sama-sama menanggapi dengan menyampaikan bahwa tidak ada yang salah ketika ada atau fakta untuk mendukung perubahan hari lahir Dompu yang sudah ditetapkan melalui perda dan Dinas Pariwisata memberi ruang bagi perubahan perda.

"Perda bisa saja dilakukan perubahan sesuai perkembangan atau adanya temuan hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan Ungkap Kabag Hukum Setda Dompu Furkan, SH.

Setelah pihak eksekutif memberikan pandangan dan pendapatnya, secara keseluruhan anggota DPRD Dompu yang mengikuti rapat ini mendukung untuk melakukan kajian kembali penetapan hari lahir Dompu yang diawali dengan pembentukan Tim Perumus. Dan diharapkan melalui kerja Tim Perumus inilah aspirasi yang disampaikan oleh Lembaga Majelis Sakaka Dana dapat ditindaklanjuti sehingga tidak adalagi keraguan terhadap hari lahir Dompu yang akan menjadi beban sejarah yang nantinya akan digugat oleh anak cucu kita di masa mendatang.(IB.Din)