UD. Cahaya Putri Dilaporkan karena Dugaan Penggelapan Anggaran Rumah Kumuh
Cari Berita

Iklan 970x90px

UD. Cahaya Putri Dilaporkan karena Dugaan Penggelapan Anggaran Rumah Kumuh

Tuesday, August 4, 2020

Foto: Penyerahan Laporan oleh Lembaga Pemantauan Korupsi (LPK) kepada Pihak Kejari Dompu
Dompu Info Bima -  Dinilai menggelapkan Anggaran Rumah Kumuh 25 unit bantuan dari Propinsi-NTB. UD. Cahaya Putri Dilaporkan masyarakat mengatasnamakan Lembaga Pemantau Korupsi (LPK) Kabupaten Dompu.

Ketua LPK Kabupaten Dompu Haidinullah yang ditemui, dia mengaku mendatangi kejaksaan Negeri Dompu untuk menyerahkan laporan dugaan penggelapan dengan pagu Anggaran 25 unit Rumah Kumuh nominal Anggaran Rp. 437.500 juta, yang dilakukan UD. Cahaya Putri dan Kepala Desa Malaju, Kecamatan Kilo.

"Pagu dana 1 unit rumah kumuh / KK dengan nominal Rp 17.500.000, namun yang terjadi di berbeda dengan kondisi ril yang ada di lapangan yang kita pantau" pungkasnya.

Hasil investigasi yang dilakukan Lpk terbukti bahwa penetapan harga barang yang terjadi tidak sesuai dengan harga pasar yang berstandar.

"Banyak warga yang mengeluh dengan tingginya satuan harga barang dan pemotongan pajak yang ditetapkan kisaran 2 juta rupiah oleh pihak UD" ungkapnya.

Disamping itu warga juga mengeluhkan karena setiap pemberian barang oleh UD tidak disertai Nota untuk mengetahui  besaran satuan harga barang yang ditetapkan oleh pihak UD, dari itu LKP menuding bahwa akan ada kemungkinan hal yang sama terjadi pada desa lain yang mendapatkan program rumah kumuh dilakukan UD. Cahaya Putri.

"Tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah desa setempat juga ikut terlibat melakukan konspirasi jahat atas indikasi dugaan penggelapan anggaran rumah kumuh tersebut" cetusnya.

Sebab kenapa? Lanjutkan dia, kepala desa yang seharusnya melakukan fungsi control terhadap program yang berjalan namun kenyataannya terjadi pembiaraan.

"Akibat penggelapan ini sehingga negara dirugikan sebesar 167.500.000" tuturnya.

Ditempat terpisah pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu yang dikonfirmasi melalui bagian sekretariat penerimaan surat
Endang Purwanti yang ditemui diruangannya membenarkan, bahwa dirinya telah menerima laporan dari Lembaga Pemantauan Korupsi (LPK) Kabupaten Dompu dengan Nomor Agenda Registrasi B-1457 dengan nomor surat 07/Lpk-Kab.Dompu/VII/2020.

"Iya, laporannya baru saja kita terima" katanya..(IB.Din)