Aliansi Mahasiswa STIE Bima Gelar Dialog Angkat Tema "Jalur Damai Omnibus Law di Mata Pemuda".
Cari Berita

Iklan 970x90px

Aliansi Mahasiswa STIE Bima Gelar Dialog Angkat Tema "Jalur Damai Omnibus Law di Mata Pemuda".

Wednesday, October 28, 2020

Kota Bima, Media Info Bima Online - Aliansi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, (STIE) Bima, gelar dialog terbuka dengan tema jalur Damai Omnibus Law di Mata Pemuda. Selasa, (27/10/2020).



Dialog terbuka yang berlangsung di Kampus (STIE) Bima itu, dihadiri sedikit 50 Mahasiswa dengan sejumlah narasumber akademisi ternama dari berbagai KAMPUS, praktisi, pemerhati, dan peneliti.



Sebut saja narasumber pada dialog terbaru tentang pemahaman UU Cipta Karya itu. Dr. Ridwan, SH.,MH, Akademisi Hukum dan Ketua STIH Bima, Firdaus, ST.MM, Ketua STIE BIMA, Taufikurrahman, SH, Praktisi Hukum dan DirekturLBH Yustisio Bima, Ar Salman Paris, SH.,MH, Pemerhati Hukum dan Peneliti LOE NTB.

Foto : Ketua STIE Bima, Firdaus, ST.,MM.


Sebagai Akademisi dan Civitas STIE BIMA, Ketua STIE Bima, Firdaus, ST.,MM, mengapresiasi digelarnya dialog terbuka dengan tema jalur Damai Omnibus Law di Mata Pemuda.



Tentu kata Firdaus, Dialog dengan tema penting ini, setidaknya dapat membuka Cakrawala berpikir semua elemen bangsa terutama kaum intelektual dan Civitas KAMPUS, sesungguhnya apa isi dan maknanya yang terkandung atas lahirnya dan diundangkannya UU Cipta Kerja tersebut.



Ada apa sih dengan Demo Omnibus Law, sehingga hari ini kita meski berdiskusi panjang soal itu, tanya mengawali pengatarnya.



Poin penting dari dialog tersebut, harap Ketua STIE BIMA, tersimpulkanya diskusi yang memiliki kapasitas materi. Sehingga tumbuh pemahaman ilmiah dengan daya kritis. Tentu tidak mengedepankan ego masing-masing dalam mehami konteks dan materi dialog.



Intinya dengan memahami isi dan konteks UU Cipta Kerja maka sama hal kita memiliki visi yang sama tentang indonesia maju.



Masuk pada materi diskusi, pemateri atau narasumber, Taufiqurrahman mengarisbawahi bicara isu UU Cipta Kerja yang terlanjur dimaknai keliru, menjadi penting untuk dibahas dan didiskusikan, sehingga akan tumbuh pemahaman yang seragam tentang kebenaran dari ini UU Cipta Kerja itu sendiri.



Pemahaman tentang Omnibus Law yang berujung pada perdebatan dan penolakan, telah menggeser kultum di Negara kita. kita keburu mengambil keputusan yang cepat tampa melihat esensi sesungguhnya. 



Masih lanjutkan, kaum intelektual mestinya mengkaji terlebih dahulu mengedepankan diskusi dengan tidak langsung menyimpulkan cara dialog jalanan dengan bentuk aksi.



Ada beberapa poin yang menjadi frame sosial peristiwa terkait penolakan UU Cipta Kerja. Poin pertama konstan memicu pembelahan politik indonesia sesungguhnya apa yang terjadi. Lalu poin lainnya tidak adanya sosialisasi terkait diundangkannya UU Cipta Kerja, dan poin lainnya persoalan ketahanan bangsa soal lahirnya UU Cipta Kerja ini.



UU Cipta Kerja sebutnya, dijabarkan sesuai peraturan Pemerintah. Poin-poin ketenagakerjaan menajemen kinerja dan kompensasi claster sebagian besar menyentuh ekonomi hajat hidup masyarakat. Sehingga berdampak meluasnya usaha ekonomi dengan analisis yang tepat dan kritis.



Sementara pemateri, Salman Paris, bahwa problem secara konsep memiliki resiko terkait sistim hukum, tetapi secara kepastian disisi lain di Amerika membaca situasi hukum kedepan yang secara budaya yang berbeda UU secara konsep menampung semua. 



Namun disisi lainnya, resiko lain secara legalitas artinya ada konsesi hukum kedepan, dan budaya hukum korupsi masih kental dan perijinan tentu akan hal yang dipikirkan siapa yang untung segi positif ruang gerak ekonomi, tinggal hitung beberapa hari di UU kan bagaimana marwah hukum indonesia kan labrak dan tenaga hukum bisa menjamin manfaatnya, tutupnya. (Usman).