Bantuan UMKM Pusat: Diduga Ada Oknum yang Sengaja Kaitkan Dengan Pilkada Dompu
Cari Berita

Iklan 970x90px

Bantuan UMKM Pusat: Diduga Ada Oknum yang Sengaja Kaitkan Dengan Pilkada Dompu

Tuesday, October 20, 2020

 

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Drs. H. Rifaid, M.Pd bersama Kuasa Hukum Abdullah, SH


Dompu, Infobima.com - Tercium bau tidak sedap atas Bantuan  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bantuan Nasional dari Pusat itu diduga diperalat oknum untuk menarik suara pada Pilkada Dompu.


Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Dompu, Drs. H. Rifaid, M.Pd, merasa resah dengan adanya oknum yang mengaitkan masalah Pilkada Dompu dengan Bantuan (UMKM) tersebut. Karena bantuan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020 ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena dampak  virus Corona. 


Bantuan dari Kementerian Koperasi ini justru dimanfaatkan oleh oknum yang bertugas sebagai tim sukses dari salah satu pasangan Calon Bupati guna menarik simpatik masyarakat.


Informasi ini menurut Rifaid sudah tersebar luas ditengah masyarakat, dengan begitu dirinya selaku Kadis Koperasi menegaskan, jika isu keterkaitan bantuan ini dengan Pilkada Dompu tidak ada hubungannya.


Atas adanya informasi yang beredar ditengah masyarakat, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Dompu Drs. Rifaid, M.Pd didampingi Kuasa Hukum Abdullah, SH yang menaungi bantu ini menegaskan. Bahwa bantuan untuk Pelaku UMKM ini tidak ada hubungan dengan Pilkada Dompu, sebab, menurut dia bantuan ini merupakan bantuan Nasional yang memang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang terdampak Covid-19.


"Yang pasti, secara institusi dan secara pribadi, saya sudah mewanti-wanti kepada seluruh staf saya. Bahwa bantuan ini tidak boleh dan tidak mungkin untuk bisa mendukung salah satu pasangan Calon. Karena bantuan ini untuk semua masyarakat dompu, tidak ada Paslon ini dan Paslon itu" tegasnya.


Ditegaskan Rifaid, kalau memang ada salah satu stafnya yang justru ketahuan melanggar ketentuan Netralitas PSN dengan memanfaatkan juga bantuan itu, maka dirinya akan memberikan tindakan tegas.


"Kalau ada bukti, sudah pasti hukumannya dipecat, tidak ada tawar-menawar itu" tegasnya.


Namun dengan persoalan ini Kadis Koperasi menegaskan, jika ada oknum yang sengaja bermain dengan bantuan ini maka, dengan bantuan Kuasa Hukum Abdullah, SH, pihaknya akan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).


"Kami berkomitmen akan melaporkan oknum itu ke APH, selain dilaporkan, jika mampu  dibuktikan, ada transaksi atau komunitas berhubungan kecendrungan dengan militan calon tersebut maka, penerima manfaat itu akan kita blokir" tegasnya.(Din)