Wakil Ketua DPRD Propinsi Mori Hanafi Menemui Massa Aksi, Cabut UU Omnibus Law.
Cari Berita

Iklan 970x90px

Wakil Ketua DPRD Propinsi Mori Hanafi Menemui Massa Aksi, Cabut UU Omnibus Law.

Tuesday, October 13, 2020

Wakil Ketua DPRD Propinsi NTB Fraksi Gerindra H. Mori Hanafi Menemui Massa Aksi.


Mataram, Media Info Bima Online - Ratusan mahasiswa Aliansi Pejuang Aspirasi Rakyat kembali melakukan aksi demostrasi terkait masalah UU Cipta Kerja di kantor DPRD NTB, Kota Mataram, Senin (12/10/2020).


Aksi unjuk rasa tersebut kembali dilakukan Oleh Oraganisasi mahasiswa HIMMA NW, HMI MPO, LMND, dan GMNI, yang terhimpun dalam Aliansi Pejuang Aspirasi Rakyat (Aparat NTB) untuk meminta DPR RI segera meminta kepada presiden Jokowidodo mundur, bila RUU omnibuslaw tidak dicabut.


Akibat dari mosi tidak percaya terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Peresiden RI dan DPR RI, APARAT NTB menolak adanya UU Cipta Kerja untuk segera dicabut.


Korlap satu Ilham mengatakan bahwa pemerintah hari ini telah gagal dalam mensejahterakan rakyat, dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.


Menurut Ilham, pengesahan UU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 membuktikan bahwa lembaga legislatif dan eksekutif tidak lagi berbicara tentang kepentingan rakyat.


“Ditengah pendemi Covid-19 seharusnya fokus pada penangulangi penyebaran negara Covid 19 dan perbaikan ekonomi yang mengalami krisis bukan mengesahkan UU Omnibus Law,” ujarnya.


“Berbagai penolakan terhadap UU omnibus law ini, dari DPR RI, Provinsi sampai kabupaten tidak pernah mengubris dan aspirasi rakyat itu sehingga dengan mudah Pemerintah menyesahkan UU omnibus law, hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak lagi pro terhadap rakyat,” kata Ilham.


Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB H. Mori Hanafi, menemui masa aksi dalam mendukung aspirasi masyarakat NTB untuk menolak dan segera mencabut RUU Omnibus Law.


“Kami dukung apa yang menjadi tuntutan masa aksi, dan kami sudah menyampaikan aspirasi rakyat NTB ke DPR RI,” Tuturnya.


Menurutnya, pihak DPRD Provinsi NTB sudah Mengeluarkan surat pernyataan sikap DPRD NTB untuk segera membuat Perpu dan lainnya untuk mencabut UU Omnibus Law.


“Kami dari pihak DPRD Provinsi NTB sudah mengeluarkan Surat dari aspirasi rakyat NTB untuk menolak dan segera mencabut, dengan membuat Perpu dan lainnya untuk mencabut Omnibus law sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku,” pungkasnya.


Masa aksi yang tergabung dalam APARAT ini, menuntut agar Presiden Jokowidodo mundur, sebab tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, dan masih meragukan terkait pencabutan UU Omnibus Law.


Korlap dua Panji mengatakan bahwa, muncul siaran pers Presiden, ini membuktikan bahwa Presiden Jokowidodo, masih mempertimbangkan untuk mencabut Omnibus Law. Oleh karena itu, Presiden Jokowidodo mundur bila tidak memperhatikan kepentingan Rakyat.


“Kami menuntut agar Jokowi segera mundur, jika tidak mencabut UU Omnibus Law yang akan berakibat pada protes rakyat yang menghambat stabilitas Negara,” Jelasnya.


Menurut Panji, di tengah gejolak bangsa ini, justru Presiden RI sebagai Pimpinan tertinggi negara RI, mesti berpihak kepada rakyat untuk mencabut UU Omnibus Law. (TIM IB).