Wakil Ketua DPRD M. Aminurlah Angkat Bicara Pengerjaan Jembatan Lewi Mori Tidak Masuk di APBD 2021.
Cari Berita

Iklan 970x90px

Wakil Ketua DPRD M. Aminurlah Angkat Bicara Pengerjaan Jembatan Lewi Mori Tidak Masuk di APBD 2021.

Thursday, November 5, 2020

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Aminurlah, SE.



Bima, Media Info Bima Online - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Aminurlah, SE, angkat bicara terkait pembangunan jembatan Lewa Mori di Dusun Kalaki Desa Panda Kecamatan Palibelo diperbincangkan oleh publik saat ini. 



Apalagi pada musim Pilkada 2020 ini. Ada paslon yang mencetus ide lewat visi-misinya akan membangun Jembatan Monumental itu sebagai Icon bagi Kabupaten Bima dalam memajukan prospek ekonomi masa depan.



Adapula paslon yang mengeklaim bahwa program pembangunan jembatan Lewa Mori sudah terprogram dan akan dikerjakan pada tahun anggaran 2021 mendatang.



Dengan adanya dinamika yang mencuat di tengah-tengah Masyarakat saat ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah, angkat bicara.



Pada sejumlah wartawan, Kamis 5 November 2020, pimpinan Banggar DPRD Kabupaten Bima itu, memastikan, belum ada dan tidak ada sama sekali pembicaraan baik dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) selama 5 tahun terakhir, soal rencana program pembangunan jembatan Lewa Mori.



Pun dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun belanja 2021, pasti Maman-sapaannya-dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), membahas soal penganggaran jembatan Lewa Mori.



"Kami tidak pernah membahas anggaran terkait alokasi anggaran pengerjaan jembatan Lewa Mori. Jadi tidak ada pengerjaan jembatan itu di APBD 2021,"tegasnya.



Ya memang selama ini wacana pembangunan jembatan itu kata Ketua DPD PAN Kabupaten Bima ini, sering terdengar. Hanya saja sebutnya, itu rencana program dari anggaran pusat. Hingga hari ini belum ada tindak lanjut yang mengarah pada hal yang serius dan memungkinkan bisa terealisir secepatnya.



"Tentu butuh loby dan keseriusan Pemerintah untuk terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat,"ujarnya.



Mengandalkan APBD sentilnya, sangat tidak mungkin membangun jembatan yang pastinya menyedot ratusan miliar anggaran. Tentu membutuhkan keberpihakan anggaran pusat.



Mestinya para calon mencetus ide besar ini dalam visi dan misinya. Sehingga jika terpilih, ada keberanian dan kekuatan loby Kepala Daerah pada Pemerintah Pusat.



"Pemimpin yang kuat dan mengerti link di pusatlah yang dibutuhkan untuk merealisir ekspetasi membangun Jembatan yang prestisius itu,"pungkasnya. (Usman).