Dompu, Infobima.com – Nasib kurang beruntung dialami Suhada, seorang guru senior PNS di SMPN 6 Dompu (Dusun Raba, Desa Kareke). Tinggal menghitung hari menuju masa purna tugas 3 tahun lagi, ia justru harus gigit jari lantaran hak tunjangan Sertifikasi Pendidik (Serdik)-nya mandek sejak Maret 2026.
Penyebab utamanya sepele tapi berdampak fatal: ia tidak diberi alokasi 24 jam mengajar oleh Kepala Sekolahnya sendiri.
Kronologi Perubahan Data Dapodik
Polemik ini mengemuka berawal dari transisi kepemimpinan sekolah. Pasca dihentikan dari jabatan Kepala Sekolah pada Oktober 2025, Suhada awalnya masih menerima tunjangan hingga Februari 2026. Namun, masuk Maret 2026, keran tunjangan itu mendadak mampet.
Suhada menyebut ada indikasi pembohongan informasi dan pengubahan data Dapodik secara sepihak yang melibatkan PLH Kepala Sekolah saat itu, Dodi Gunawan, bersama Operator Dikpora Dompu.
"Bulan April saya sempat bertanya ke Pak Dodi, dia bilang data saya belum dirubah karena dia cuma PLH. Baru bulan Mei dia akui sendiri kalau data itu ternyata sudah diganti sejak Maret," jelas Suhada.
Alasan Kepsek dan Sederet Kejanggalan
Di sisi lain, Kepala SMPN 6 Dompu, Dodi Gunawan—yang kini sudah definitif sejak Agustus 2026—beralih peran membeberkan pertimbangannya. Menurut Dodi, Suhada memiliki penilaian kinerja yang buruk dan sering tidak masuk kelas.
"Guru senior, kalau malas di sini tidak saya kasih jam," tegas Dodi saat ditemui Sabtu (10/10/2026).
Namun, klaim tersebut menyisakan sejumlah kejanggalan mendasar:
Nihil Teguran Resmi: Dodi mengakui belum pernah sekalipun menerbitkan Surat Peringatan (SP) atau teguran tertulis atas dugaan pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepada Suhada.
Jam Mengajar Diberikan ke Honorer: Jam mengajar IPS justru dialihkan ke guru lain (Ridwan) dan guru honorer. Padahal, Ridwan sendiri saat ini sibuk menjabat PLH Kepsek di SMPN 3 Dompu sehingga tidak aktif mengajar penuh di SMPN 6 Dompu.
Abaikan Aturan Hierarki Pengajaran: Sesuai Permendikbudristek No. 25/2024 dan SE Dinas Dikpora Dompu, pemenuhan jam mengajar wajib mendahulukan guru PNS/Sertifikasi di sekolah induk sebelum diberikan kepada guru honorer.
Langkah Kepala Sekolah yang diduga sarat sentimen pribadi ini tak hanya merugikan finansial guru menjelang pensiun, tetapi juga disinyalir menabrak UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Redaksi masih berusaha mengonfirmasi Kepala Dinas Dikpora Dompu, Rifaid, guna mengklarifikasi persoalan ini.(*)

