Raisul yang menyampaikan kritiknya secara terbuka, mendapat tekanan dalam bentuk intimidasi non-verbal yang mengarah pada upaya pembungkaman. Menanggapi hal itu, Lembaga Studi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (LeSHam) mengecam keras insiden tersebut dan menyebutnya sebagai bagian dari gerakan yang terstruktur, sistematis, dan massif untuk membatasi ruang kebebasan berekspresi di ruang publik.
“Sudah menjadi rahasia umum bagaimana buruknya pelayanan di Dukcapil Kabupaten Bima. Maka ketika ada warga, apalagi mahasiswa yang menyuarakan itu, justru harus diapresiasi, bukan ditekan,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat LeSHam dalam pernyataan resmi yang diterima redaksi.
LeSHam menilai tindakan intimidasi yang dialami Raisul merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E UUD 1945. Lebih jauh, mereka menyoroti aspek hukum dan politik dari peristiwa tersebut dengan menegaskan bahwa pemerintahan yang sah seharusnya bertumpu pada transparansi dan akuntabilitas, bukan pada praktik pembungkaman kritik.
"Jika kekuasaan digunakan untuk membungkam, maka kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah telah dilanggar," tambahnya, merujuk pada teori klasik Jean-Jacques Rousseau tentang legitimasi kekuasaan.
Dari perspektif hukum kritis, LeSHam juga menilai bahwa praktik intimidasi adalah bentuk nyata dari dominasi birokrasi atas warga. Kritik Raisul, menurut mereka, seharusnya menjadi refleksi atas bobroknya pelayanan publik, bukan justru dijadikan alasan untuk mengintimidasi.
Sehubungan dengan insiden tersebut, LeSHam menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Mendesak Bupati Bima segera mengevaluasi total Dinas Dukcapil dan mencopot Kepala Dinasnya, demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelayanan publik.
2. Mendorong aparat penegak hukum untuk menyelidiki intimidasi terhadap Raisul dan memastikan keamanan serta kebebasannya dalam menyampaikan pendapat.
3. Mengajak masyarakat sipil dan seluruh elemen mahasiswa untuk bersolidaritas menjaga ruang demokrasi dan menolak segala bentuk tekanan terhadap suara kebenaran.
“Kalau suara yang menyuarakan fakta dibungkam, maka yang akan tumbuh adalah budaya ketakutan. Dan bila itu terus dibiarkan, kita sedang bergerak menjauhi demokrasi menuju tirani birokrasi,” tutup pernyataan LeSHam.
Kasus ini kini menjadi sorotan sejumlah kalangan akademik, aktivis, dan masyarakat sipil yang prihatin atas memburuknya iklim demokrasi lokal di Bima.
Terkait adanya dugaan intimidasi terhadap salah seorang aktivis diintimidasi, pihak PLT Dinas Catatan Sipil (Dukcapil) kabupaten bima saat dikonfirmasi tidak menanggapi saat dikonfirmasi melalui Via WhatsApp nya Pribadi nya.
Kami melakukan konfirmasi dan klarifikasi demi keseimbangan pemberitaan, agar tidak menjadi asumsi liar dan Isyu Hoax.