Dompu, Infobima – Persoalan dugaan tumpang tindih pembangunan melalui program revitalisasi di SDN 11 Pajo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), terus bergulir. Sorotan tersebut mencuat setelah diketahui bahwa sekolah itu sebelumnya telah mendapatkan pekerjaan renovasi melalui anggaran APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.
Ironisnya, renovasi tersebut belum genap satu tahun, namun pada 2026 SDN 11 Pajo kembali mendapatkan bantuan perbaikan melalui program revitalisasi sekolah. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan publik terkait perencanaan, penentuan kebutuhan, serta kesesuaian sasaran bantuan pemerintah tersebut.
Di tengah polemik itu, Kepala SDN 11 Pajo, Arifin, S.Pd., melalui Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), Haerun, diketahui telah melayangkan surat klarifikasi tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu.
Surat bernomor 800.400.3.5 an/Dikpora/2026 tertanggal 31 Juli 2026 tersebut berisi perihal teguran dan klarifikasi bantuan revitalisasi Tahun 2026, sekaligus melampirkan hasil analisis teknis pekerjaan atap yang menjadi salah satu bagian pekerjaan revitalisasi dan dipersoalkan.
Dokumen klarifikasi tersebut juga dilampirkan oleh pihak sekolah sebagai bagian dari pengajuan permohonan perubahan menu bantuan pemerintah program revitalisasi sekolah. Permohonan itu diterbitkan pada 13 Juli 2026 dan ditujukan kepada Direktur Sekolah Dasar melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat PAUD, di Jakarta.
Namun, setelah ditelusuri kembali oleh redaksi media ini, surat permohonan perubahan menu bantuan tersebut belum menguraikan secara spesifik dan terperinci mengenai menu pembangunan yang dimohonkan untuk diubah. Padahal, kejelasan mengenai jenis pekerjaan menjadi penting untuk menjawab persoalan dugaan tumpang tindih dengan pekerjaan renovasi yang telah dilaksanakan melalui APBD-P 2025.
Saat dikonfirmasi media ini melalui WhatsApp pada 10 November 2026, Kepala SDN 11 Pajo, Arifin, berdalih bahwa pengusulan bantuan revitalisasi tersebut didasarkan pada data yang tercantum dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
"Itu data sebelum Dana DAU, diusulkan berdasarkan Dapodik," ujar Arifin.
Namun, ketika kembali dimintai penjelasan mengenai alasan sekolah tersebut masih dapat diusulkan dan menerima bantuan revitalisasi pada 2026, sementara data yang menjadi dasar pengusulan merupakan data lama, Arifin tidak memberikan tanggapan lanjutan, meski ditunggu jawabannya hingga saat ini.
Pertanyaan tersebut menjadi penting untuk mendapatkan penjelasan, mengingat sekolah yang bersangkutan sebelumnya telah memperoleh alokasi anggaran renovasi melalui APBD-P 2025.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut dari pihak sekolah terkait dasar pengusulan bantuan revitalisasi 2026 serta rincian perubahan menu pekerjaan yang diajukan.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi bagi Kepala SDN 11 Pajo maupun pihak Dikpora Kabupaten Dompu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, sehingga persoalan ini dapat diketahui secara utuh dan berimbang.(Din)