Proyek pembangunan Terminal LPG di Wadu Mbolo Kota Bima dinilai banyak kejanggalan dalam pelaksanaannya.
Kota Bima, Media Info Bima Online - Sorotan itu dilontarkan oleh Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Cabang Bima Aryadin saat dimintai tanggapannya oleh Info Bima kemarin.
Aryadin mengatakan beerdasarkan hasil penelusurannya banyak ditemukan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek yang diduga bernilai miliaran rupiah bersumber dari dana APBN itu.
Ia menengarai pembangunan terminal pembongkaran LPG itu tidak sesuai spek sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
Menurutnya pembangunan yang tidak sesuai spek tentu saja akan berdampak pada menurunnya mutu atau kualitas.
"Seharusnya dengan anggaran yang besar itu kualitas harus dinomorsatukan," ujarnya.
Ditambahkan Aryadin bahwa pelaksanaan proyek ini juga tidak memiliki izin resmi dan terkesan tidak transparan karena tidak ada papan informasi publik.
Anehnya lagi, katanya realisasi proyek itu baru sekitar 45 % padahal seharusnya sudah rampung sejak 2020 lalu. Kuat dugaan Aryadin bahwa proyek pembangunan Terminal LPG itu menyimpang dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.
Pihak PT. Barata selaku pelaksana yang sempat dikonfirmasi media ini mengakui terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian proyek berjangka waktu 18 bulan itu.
"Tapi masalah keterlambatan itu pihak Pertamina yang lebih tahu. Coba konfirmasi ke Pertamina saja," pinta Direktur PT. Barata kepada wartawan.
Sementara itu, Kepala Pertamina Cabang Bima yang beberapa kali hendak dikonfirmasi mengenai pelaksanaan proyek tersebut belum berhasil ditemui.
"Pimpinan sedang berada di luar daerah," jawab Security di kantor tersebut. (Usman).