Dompu, Infobima.com - Pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama di Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, NTB diwarnai protes.
Sejumlah warga Rasana,e mendatangi Kantor Desa setempat akibat kecewa lantaran sejumlah nama yang mendapatkan bantuan sosial PKH tersebut dinilai salah sasaran.
Ironisnya, menurut pengakuan salah satu warga, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan PKH pada termin pertama pencairan ini dinominasi oleh keluarga besar dari operator PKH Desa setempat, yang disinyalir sebagai warga yang dikategorikan sejahtera (tidak layak mendapatkan bantuan (PKH).
Selain itu, dari hasil investigasi yang dilakukan media ini di lapangan, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima PKH juga ditemukan dua orang pemuda yang belum berkeluarga namun menerima bantuan tersebut, selain itu, ada juga KPM yang mendapatkan bantuan dobel PKH, padahal secara ekonomi kehidupan mereka dinilai mampu.
Dari kejanggalan yang terjadi, warga Rasana,e Desa Bakajaya berbondong bondong mendatangi kantor Desa pada Senin (7/3/22), mereka menentang operasi PKH desa untuk pengecekan langsung di lapangan.
Sementara pendamping PKH Desa setempat Taufik yang dikonfirmasi media ini via telpon WA pada Senin (7/3/22) pagi mengatakan, pihak mengaku bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mereka pegang sekarang, adalah data lama tahun 2018 yang belum dilakukan perbarui.
"DTKS ini sudah kita usulkan perbaruannya. Ini DTKS tahun 2018 lalu dan kita akan melakukan validasi kembali datanya" Pungkasnya.
Sementara itu, operator PKH Desa Bakajaya Nurmiati, SE yang dipertanyakan tentang adanya dugaan indikasi tindakan nepotisme yang dilakukan hingga mengabaikan warga yang memang patut mendapatkan bantuan tersebut.
"Saya tidak tau kenapa nama-nama ini bisa keluar, padahal saya sudah mengusulkan dalam aplikasi saya tentang jumlah harta kekayaan mereka masing-masing" ujarnya.
Lalu media ini kembali pertanyaan, apakah validasi data di lapangan yang dilakukan pernah melibatkan pihak lain atau Desa?
"Tidak, saya validasi sendiri, tapi saya sudah upaya hubungi kepala dusun tapi dia tidak respon, karena tidak ada respon, makanya saya turun sendiri" katanya.
Dengan sejumlah nama KPM yang terkaver dalam bantuan PKH tahap pertama tersebut, operator PKH Desa mengaku bahwa itu adalah nama yang dikirim dari Kemensos RI, soal layak dan tidak dari sejumlah nama tersebut bukan permainan yang dia lakukan.(Din)