Dompu, Infobima.com - Sedikitnya ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) Kabupaten Dompu sedang memperjuangkan nasib mereka untuk bisa terkafer dalam pendataan mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022.
Ratusan Nakes Dompu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Kabupaten Dompu ini menggelar aksi demonstrasi dengan menemui pihak eksekutif dan legislatif, untuk mempertanyakan terkait kebijakan pemerintah saat ini yang dinilai tebang pilih dalam penetapan regulasi akses mengikuti seleksi P3K.
Dalam regulasi persyaratan untuk memenuhi pendataan para Nakes, salah satunya mereka harus mempunyai SK Honorer Daerah, SK Kapitasi dan SK BLUD, padahal, kebanyakan dari Nakes Dompu belum mempunyai SK yang dimaksud, sehingga mereka dipastikan tidak dapat mengikuti tes perekrutan PPPK tahun 2022 ini karena tidak memenuhi kriteria.
Maka dari itu, lewat mimbar orasi tersebut para Nakes ini meminta kebijakan dari pemerintah daerah untuk memikirkan nasib mereka, dengan merubah regulasi yang ada agar seluruh Nakes dapat melakukan pendataan dan mengikuti seleksi tes P3K.
"Kalau memang pemerintah tidak bisa memberikan solusi, maka Stopkan saja dulu pendataan sementara untuk seluruh nakes sebelum ada keputusan dari Kemenpan RB" ungkap Korlap.
Korlap juga mengancam, apabila permintaan mereka tidak diindahkan oleh pemerintah daerah maka para Nakes ini akan memboikot seluruh pelayanan di Puskesmas yang ada.
"Kalau tidak disetopkan pendataan untuk seluruh Nakes ini, kami akan memboikot pada seluruh pelayanan yang ada di puskesmas" Ancam Korlap .
Menanggapi tuntutan para Nakes, Sekda Dompu Gatot Gunawan Perantauan Putra, SKM, M.Mkes menyampaikan, jika pihak akan tetap perjuangkan untuk nasib para Nakes Dompu, namun dia berdalih jika regulasi pendataan yang ada tersebut merupakan kebijakan pemerintah Pusat yang sulit untuk diribah.
"Itu aturan pemerintah pusat, kita tidak berani menabrak regulasi untuk merubah itu. Aspirasi kalian akan saya sampaikan kepada pemerintah pusat melui surat, tapi saya tidak berani berjanji dengan hasilnya nanti"ungkap sekda.
Kecewa dengan sikap Sekda Dompu yang dinilai tidak ada upaya untuk memperjuangkan nasib mereka. Massa Nakes pun melanjutkan aksi tersebut di Kantor DPRD Dompu.
Berbeda dengan sikap yang ditunjukkan pihak eksekutif. Ketua DPRD Dompu dan sejumlah anggotanya malah menunjukkan sikap keperduliannya dengan langsung menjemput massa aksi di depan gerbang gedung DPR untuk diarahkan masuk ke dalam.
Kepada para Nakes, Ketua DPRD Dompu Andi Bachtiar, Amd, Par mengatakan, jika pihaknya berencana ingin membuat surat yang ditujukan kepada Kemenpan RB, itu atas usulan Anggota DPR dan aspirasi Nakes, atau, ia akan membuat surat dan langsung mendatangi Kemenpan bersama perwakilan Nakes sebagai bentuk keseriusannya merepon aspirasi massa.
Tapi rencana tersebut akan dilakukan Ketua DPRD Dompu setelah mereka akan menggelar rapat internal terlebih dahulu bersama anggota.
Sementara itu, Korlap aksi juga mengatakan, jika persoalan ini masih tidak menemui titik terang hingga pada tanggal 26 September depan, maka mereka akan kembali melakukan aksi demonstrasi dengan massa yang lebih besar lagi.(D)