Dompu, Info Bima - Mencuat dugaan penggelapan Anggara Dana Desa (ADD) sejak tahun 2022 hingga 2024 dilakukan oleh Kepala Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu hingga menuai banyak protes masyarakat sampai dilaporkan pula ke Kejaksaan Negeri Dompu.
Dugaan penggelapan ini memicu kemarahan masyarakat setempat, bahkan dilakukan aksi demontrasi hingga berjilid, dan berujung penyegela kantor Desa dilakukan, meski sekarang sudah kembali dibuka.
Hal ini diungkap salah satu pemuda setempat, Bustanul yang juga masuk dalam barisan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menggugat ( AMM) Soro Barat Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu NTB.
Kepada media ini, Bustanul menuturkan bahwa dugaan penggelapan anggaran ADD itu berangkat dari adanya pembelian tanah untuk tempat pemakaman umum (TPU) oleh Kades. Masyarakat menilai pembelian tanah itu tidak ada asas manfaat bagi masyarakat, dan itu dinilai hanya menghamburkan anggaran semata, lagi pula, tanah yang dibeli ini tidak memiliki sertifikat namun dibeli dengan harga yang cukup besar.
"Selain tidak ada asas manfaat untuk masyarakat, pembelian tanah ini juga telah menghabiskan anggaran Rp. 350 juta lebih, dan kami menilai ini adalah tanah bodong yang dibeli, sebab tidak memiliki sertifikat" Ujarnya.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat di Kantor Inspektorat hari ini guna mendesak pihak Inspektorat untuk segera melakukan audit khusus dugaan itu.
"Kita sudah melakukan aksi di Inspektorat, dan pihak Inspektorat sudah memberikan pernyataan sikap untuk segera melakukan audit khusus dugaan itu" Tandanya.(Din)