Anggota Komisi I DPRD Kabupaten en Bima tersebut menegaskan, bahwa kepastian tentang nasib 14.077 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu nampaknya menjadi salah satu tugas penting bagi Bupati Bima, Ady Mahyudi – Wabup Bima, H.Irfan. Saking pentingnya hingga harus diperjuangkan sampai lolos semua dalam seleksi PPPK paruh waktu Tahun 2025 ini.
"Tentu perjuangan keras Bupati dan Wabup dalam kaitan itu mendapat dukungan berbagai kalangan, termasuk semua wakil rakyat Kabupaten Bima sekarang,"kata sekretaris DPD PAN Kabupaten Bima yang berlatar belakang Wartawan tersebut, seraya mengajak masyarakat untuk mendukung dan mendo’akan Bupati-Wabup yang tengah memperjuangkan nasib sebanyak 14.077 P3K paruh waktu.
“Mari kita sama-sama mendukung dan mendo’akan Bupati – Wabup, sehingga perjuangan keras beliau-beliau agar 14.077 honorer yang diusulkan ke Pusat dapat lolos/diangkat menjadi PPPK paruh waktu tahun ini,”ajaknya kembali.
Anggota Dewan Dapil III ini optimis jika perjuangan Bupati – Wabup terkait nasib 14.077 honorer akan terwujud sesuai yang diharapkan. Hanya saja sangat dibutuhkan keseriusanj dari Pemerintah Daerah (Pemda). Terutama yang berkaitan dengan formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu BKN dan Menpan-RB.
“Saya yakin bupati dan wabup akan berbuat secara maksimal, agar 14.077 tenaga honor non ASN yang belum lulus P3K penuh waktu akan diperjuangkan lolos semua paruh waktu,” ujar Rafidin.
Pada kesempatan tersebut, Rafidin menegaskan perjuangan Bupati – Wabup untuk 14.077 honorer bukan atas dan untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Apalagi sampai mengharapkan mahar atau imbalan, ini murni perjuangan ikhlas pemerintahan Ady – Irfan.
“Perlu saya tegaskan, ini murni perjuangan ikhlas Bupati dan Wabup, jadi bukan karena ada kepentingan ini dan itu, apalagi yang mengarah pada persoalan uang mahar sebagai imbalan dari perjuangan,” tegasnya.
Jika ada oknum yang memanfaatkan momen ini untuk mencari uang dengan meminta sejumlah uang pada calon PPPK paruh waktu, Rafidin menghimbau untuk tidak mempercayainya. Bila perlu laporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
“Jangan percaya, siapapun itu apalagi sampai meminta uang 10 hingga 30 juta. Sebab pengangkatan PPPK paruh waktu tidak menggunakan uang sepersen pun,”pungkasnya.(Red/Aryadin)