Jika memang dalam Rapat Proses pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2025 di Kabupaten Bima melibatkan beberapa tahapan penting, ini jangan dijadikan panggung sandiwara demi sesuatu hal. Ucap Ketua LSM Kipang NTB Budiman SH
Lanjut dia. Namun Sudah sejauh mana langkah Ketua DPRD Diah Citra Pravitasari ( dari fraksi Golkar) dan pihak Pemerintah Kabupaten Bima Sekda serta kepala BPKAD melakukan dalam Tahapan Pembahasan Penyusunan Rancangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun rancangan KUPA dan PPAS berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Kemudian. Pembahasan dengan DPRD. Rancangan KUPA dan PPAS dibahas bersama antara eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD) untuk menyempurnakan dokumen tersebut, lalu hal ini menimbulkan pertanyaan. Ungkap Budiman SH
Kesepakatan, Setelah pembahasan selesai, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar hukum, sebagai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Akan tetapi belum ada apa-apanya, diduga kuat ada Konspirasi terselubung mengingat ketua DPRD Kabupaten Bima tidak memimpin rapat.
Mengingat Pembahasan Pada tahun 2024, pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Bima dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD pada 23 Agustus 2024. Pembahasan ini membahas penyampaian Laporan Banggar DPRD terhadap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 dan penandatanganan nota kesepakatan. Berjalan dengan baik, Ujarnya
Dalam pandangan kami sebagai LSM Kipang NTB sebagaimana mestinya harus mempercepat pembahasan. Prioritas pembangunan daerah menjadi acuan utama dalam penyusunan KUPA dan PPAS. Pemerintah daerah Kabupaten Bima telah menetapkan beberapa prioritas, seperti.
Pengembangan UMKM.
Peningkatan daya saing wisata, Penanggulangan kemiskinan dan Peningkatan ketahanan pangan
Dengan demikian, proses pembahasan KUPA dan PPAS di Kabupaten Bima diharapkan dapat menghasilkan anggaran yang efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan daerah.
Dalam pantauan Wartawan saat rapat so'al KUPA, PPAS-P dan APBD pada Senin Kemarin, hanya dipimpin oleh wakil ketua III Nazarudin.
Ironisnya, ketua dewan disapa Dita, selama bahas Kupa dan PPASP, datang di kantor tapi gak pimpin rapat, begitu juga saat rapat pembahasan pendapatan dan belanja APBD-P Senin Kemarin.
Ada apa dibalik pembahasan soal pembangunan daerah hanya di pimpin oleh pak Nasarudin, ketua DPRD yang biasa disapa Dita hanya pimpin paripurna, diduga sudah sepakati nilai pokir yang tinggi dengan kekuasaan.
Ketua Dewan kuat dugaan Bungkam. Setelah dilakukan konfirmasi dan klarifikasi demi keseimbangan pemberitaan agar tidak menjadi asumsi liar atau Hoax dikalangan masyarakat.
Sembari menunggu tanggapan nya Pihak pemangku kebijakan pemerintah serta ketua DPRD Kabupaten Bima berita ini dipublikasikan(Red/Aryadin)
Ketua. Diah Citra Pravitasari (Golkar). Wakil Ketua 1 Muhammad Erwin (PPP) dan Wakil Ketua II Murni Sucianti (PAN)