Dompu, Infobima – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Dompu melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Kapolres Dompu dalam rangka memperkuat sinergi antara kepolisian dan media massa, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan serta citra daerah, Rabu 28 Januari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Dompu menegaskan bahwa tugas kepolisian tidak dapat dijalankan secara sendiri. Dibutuhkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan seluruh elemen, termasuk media, untuk menjawab dinamika sosial yang terus berkembang di tengah masyarakat Dompu.
“Tanpa kerja sama semua pihak, sangat sulit mewujudkan tujuan bersama. Media memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik dan menjaga kondusivitas daerah,” ujar Kapolres.
Ketua SMSI Dompu dalam audiensi tersebut menjelaskan bahwa SMSI merupakan organisasi perusahaan pers yang terafiliasi dan terverifikasi oleh Dewan Pers. SMSI menaungi media-media berbadan hukum dan memiliki jaringan nasional yang luas, sehingga mampu menyebarluaskan informasi secara cepat dan bertanggung jawab.
Dalam diskusi, kedua belah pihak sepakat bahwa Dewan Pers menjadi rujukan utama dalam menentukan legalitas organisasi pers. Banyaknya organisasi dan media yang tidak terverifikasi dinilai kerap menimbulkan kebingungan, baik bagi aparat maupun masyarakat.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah maraknya kenakalan remaja di Dompu. Kapolres mengungkapkan bahwa hampir setiap pekan pihaknya menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur, bahkan pada jam-jam yang tidak layak, dengan membawa senjata tajam.
“Kami sangat prihatin. Ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan penegakan hukum. Peran orang tua, sekolah, lingkungan, dan tokoh masyarakat sangat menentukan,” jelasnya.
Hal tersebut dinilai ironis mengingat Dompu masih menyandang status sebagai Kabupaten Layak Anak. SMSI mendorong adanya langkah-langkah preventif, termasuk edukasi ke sekolah-sekolah dan pelibatan media dalam kampanye sosial.
Selain itu, aksi blokir jalan yang kerap terjadi juga menjadi sorotan. Kapolres menjelaskan bahwa pemblokiran jalan sering dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi, namun berdampak besar terhadap ketertiban umum, ekonomi, dan citra daerah.
“Kami lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif. Penegakan hukum tetap ada, tetapi menjadi langkah terakhir sesuai aturan yang berlaku,” tegas Kapolres.
SMSI juga menyoroti pentingnya pemberitaan yang berimbang. Menurut SMSI, pemberitaan yang terlalu menonjolkan konflik tanpa konteks yang utuh dapat merusak citra Dompu dan menghambat masuknya investasi ke daerah.
Dalam kesempatan itu, SMSI mendorong agar kegiatan-kegiatan humanis Polri, seperti bakti sosial, operasi pasar, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya, lebih diekspos melalui media. Hal ini dinilai penting untuk membangun citra polisi yang dekat dan dicintai masyarakat.
Kapolres Dompu menyambut baik masukan tersebut dan menyatakan kesiapan Polres Dompu untuk membuka ruang komunikasi yang lebih intens dengan media, khususnya media yang legal dan terverifikasi.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara Polres Dompu dan SMSI dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, sekaligus membangun narasi positif dan konstruktif bagi kemajuan Kabupaten Dompu.(*)