Dompu, Infobima - Draf Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Daerah Kabupaten Dompu tahun 2025 ditolak mentah-mentah oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD lantaran dinilai amburadul.
LKPJ yang bisa dikatakan raportnya Daerah (eksekutif) yang diterima Pansus tidak sinkron dengan draf LKPJ yang dipegang oleh pansus, bahkan Laporan Pertanggungjawaban yang diserahkan itu tidak ditandatangani oleh Bupati.
Hal ini diutarakan oleh anggota Pansus DPRD Kabupaten Dompu Abdul Rifaid kepada media ini. Rifaid mengatakan, bahwa anggota Pansus telah menggelar rapat membahas khusus persoalan Ini pada Rabu 14 April. Dalam rapat itu anggota Pansus meminta untuk dihadirkan Kadis BPKAD, namun yang hadir adalah Kasubag Keuangan.
"Kami tidak mau diwakilkan, pokoknya yang harus hadir adalah Kadis BPKAD sendiri" Katanya.
Sejumlah anggota DPRD yang lain juga mengaku kecewa karena menilai sikap eksekutif tidak serius menguras LKPJ Daerah.
"Masalah di tolak atau tidak itu urusan nanti di sidang Paripurna. Yang Kami sesalkan adalah sikap eksekutif yang sangat tidak serius menyiapkan LKPJ ini” ungkap Suharlin, anggota Pansus LKPJ 2025, pada sejumlah awak media Rabu sore 15/4
Suharlin mengatakan bahwa LKPJ ini tidak boleh dianggap main main dan disusun sembarangan begitu saja. Eksekutif disebutnya sangat tidak siap dan asal asalan saja. “Sangat disesalkan padahal LKPJ ini rapor daerah” ujarnya.
Dia mengaku heran dengan banyaknya pejabat pintar di Daerah ini, terutama di Bappeda dan BPKAD. Namun, saat pembahasan hal yang penting seperti ini mereka hanya terpaku diam, dan akhirnya Sekda lagi yang hadir mewakili pertemuan sehingga gagal tercapai kesepahaman.
“Jangan begitu dong caranya. Masa administrasi bisa kacau seperti ini,” Ujar Suharlin.
Hal senada juga dikemukakan oleh Wakil Ketua DPRD Dompu, Didi Sumardi. Ketua DPD Partai Demokrat ini meminta agar pihak eksekutif benar benar memperhatikan semua hal terkait urusan daerah. ” Jika ini saja tidak bisa tertib apalagi yang lain” kata tokoh muda potensial ini. Didi berharap perbaikan menyeluruh dilakukan oleh eksekutif sehingga LKPJ yang disampaikan ke DPRD Dompu sudah rinci dan lengkap. (*)