Bima,Berita11.com— Aliansi Persatuan Gerakan Pemuda Dompu (PGPD) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu agar transparan dalam melaksanakan program jagung dan hortikultura.
“Selama ini jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu tidak pernah transparan terhadap realisasi program-program yang ada. Terutama dalam hal anggaran bibit jagung, kedelai dan padi. Begitu juga dengan jumlah dan luas lahan yang mendapatkan hortikultura,” kata Koordinator PGPD Johansyah S.Pd saat hearing dengan pejabat Distabun Kabupaten Dompu, Rabu (27/9/2017).
Johansyah dan kawan-kawannya juga mendesak Distabun agar transparan soal nama-nama kelompok penerima manfaat program. Demikian juga soal RUK dan RDKK.
“Selama ini kucuran anggaran bantuan dari pusat nilainya sangat besar. Namun Dinas Pertanian dan Perkebunan Dompu tidak menerapkan sifat transparansi terhadap keberadaan anggaran tersebut,” kata Johansyah.
Pada kesempatan yang sama Kepala Bidang Tanaman Pangan Distabun Kabupaten Dompu, Syahrul Ramadhan SP menegaskan bahwa OPD setempat sudah bekerja sesuai dengan peraturan dan undang-undang.
“Bahkan nilai-nilai transpransi tetal kami lakukan dan berikan terhadap pubik. Jadi tidak benar kalau kami menutupi-menutupi mengenai keberadaan program dan anggaran yang ada di Dinas Pertanian dan Perkebunan,” katanya.
Syahrul meminta PGDP tidak menyorot tanpa fakta. “Kalau memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan silakan berikan datanya dan bila perlu laporkan ke polisi,” katanya. (RUL)