Rukyatil Hilaliyah, S.Si |
Dijelaskan Yati, sapaannya kondisi demikian mengakibatkan munculnya anak-anak korban NAPZA yang tidak sedikit di Bumi Nggahi Rawi Pahu ini yang harus dilakukan rehabilitasi.
"Hasil survey kami, anak-anak korban tramadol sudah cukup banyak di Dompu ini. Bahkan kalau tidak bisa membeli tramadol mereka meracik sendiri," katanya sembari menyebut merk salah satu obat batuk.
Diungkapnya, Dinsos Dompu ingin melakukan langkah merehabilitasi anak-anak korban NAPZA tersebut. Namun ketidaktersediaan anggaran menghambat terlaksananya hal itu."Sampai sekarang kita tidak punya anggaran untuk melakukan rehabilitasi itu," ungkapnya.Ia berharap melalui advokasi PUG diharapkan bersama-sama mendorong ketersediaan anggaran untuk penanganan anak-anak korban NAPZA tersebut.
Dikemukakan Yati, Dinsos Dompu menangani 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang semuanya adalah kaum-kaum marginal yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah. Di antaranya adalah fakir miskin, anak terlantar, lansia terlantar, eks napi.Dikemukakannya fakir miskin di Kabupaten Dompu sebanyak 13 % dari jumlah penduduk yang secara bertahap membutuhkan penanganan. Sedangkan anak-anak terlantar adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Anak-anak tersebut dititipkan pada neneknya yang juga dalam kondisi miskin. Tahun 2016 jumlah TKI asal Dompu sekitar 1000 orang, sedangkan tahun 2017 menurun menjadi sekitar 700 orang disebabkan kebijakan moratorium yang dilakukan pemerintah Arab Saudi.
"Bisa dibayangkan kalau satu ibu meninggalkan satu anak, maka setiap tahun 700 anak terlantar yang harus mendapat perhatian pemerintah," ujarnya.Selain itu, Dinsos juga bertanggung jawab untuk mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan masalah hukum yang juga membutuhkan anggaran.
Bukan hanya itu, lanjutnya para lansia miskin di Kabupaten Dompu berjumlah lebih dari 8000 orang yang membutuhkan bantuan dari pemerintah."Tetapi yang bisa dibantu tahun ini hanya 40 orang atau 0,03 persen saja," tuturnya sembari berharap pemerintah daerah lebih meningkatkan anggaran untuk penanganan 26 jenis PMKS itu. (EMO - Dompu)