Jakarta, Media Info Bima Online - DPR RI Komisi IV dengar Pendapat dengan Kemetarian Perikanan dan Kelautan RI.
Anggota DPR RI H. Muhammad Syafrudin, ST.,MM, Fraksi Partai Amanat Nasional Dapil NTB I (Pulau Sumbawa) menyapaikan, khususnya di bidang perikanan bahwa menteri sekalian hormati saya cintai Kementerian Kelautan perikanan KKP wajib melakukan revitalisasi tata kelola ekspor benih lobster yang lebih transparan terukur dan tetap memperhatikan kelestarian serta melakukan langkah-langkah yang diperlakukan untuk menekan angka penyelundupan ekspor menurut ilegal dan menindak perusahaan yang tidak melaporkan besaran ekspor yang sesuai dengan kuota dan jumlah riil di lapangan Fraksi Partai amanat nasional.
Fraksi partai amanat nasional, mendukung upaya perlindungan wilayah laut Indonesia melalui pembahasan RUU landas kontinen dan sehingga ada kepastian hukum terkait zona laut yang masuk menjadi wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
Berikut dengan segala yang terkandung di dalamnya untuk dimanfaatkan dan dikelola oleh seluruh bangsa Indonesia, upaya pemerintah untuk melakukan tekanan kepada seluruh warga negara yang berbatas Wilayah laut dengan negara kesatuan Republik Indonesia agar meratifikasi unclos 1982 dengan cara-cara diplomatik yang berasas yang kesetaraan antar negara.
Fraksi Partai amanat nasional, mendukung upaya KKP dalam melakukan refocusing dari alokasi anggaran yang menitikberatkan pada bantuan sosial bagi nelayan pembudidayaan ikan petambak garam serta para pegiat Kelautan dan Perikanan lainnya yang sangat memerlukan intervensi pemerintah dalam menghadapi krisis multisektor akibat fitnah yang sudah berlangsung yang cukup lama.
Fraksi Partai amanat nasional mempertanyakan kelanjutan program bantuan Tahun Anggaran 2020 untuk nelayan pembudidaya dan petambak garam yang masih tertunda atau belum tersalurkan KKP wajib melakukan pemetaan dan pendataan yang lebih mendetail terhadap seluruh pihak yang terkait dengan perikanan dan kelautan serta melakukan pemasaran untuk kemudian diajukan serta diberikan real relaksasi kelonggaran pembiayaan karena dapat komitmen mereka untuk tetap fokus pada kegiatan Padat Karya sektor kelautan perikanan serta meneruskan dan meningkatkan bantuan sosial bidang perikanan dan kelautan yang sangat bermanfaat dan terasa dampaknya oleh stakeholder bidang Kelautan dan Perikanan
Fraksi Partai amanat nasional mengusulkan untuk penambahan anggaran pada KKPI yang sesuai yang sesuai disesuaikan dengan beban kerja serta kinerja KKP dalam rangka mengelola sumber daya laut dan menjaga Marwah negara serta mewujudkan kedaulatan Indonesia atas wilayah laut yang sangat panjang dan luas ini mendorong KKP dan Kemen BUMN untuk melakukan kerjasama internasional dalam upaya melakukan nelayan membantu nelayan pembudidaya dan petambak garam untuk melakukan kemitraan dan kerjasama yang dapat mengakses selera peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat.
Fraksi Amanat Nasional, mendorong 10 percepatan revitalisasi pergaraman di Indonesia sehingga para pelaku industri pergaraman terutama masyarakat dapat memproduksi garam yang berkualitas dan memenuhi standar garam industri yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan para petambak garam untuk segera mengeluarkan regulasi sehingga dapat melindungi nelayan kecil tradisional dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem laut internasional
Fraksi Partai Amanat Nasional, mendorong KKP untuk melakukan penyederhanaan syarat penerima bantuan sektor kelakuan Kelautan dan Perikanan terutama penghapusan syarat berbadan hukum bagi kelompok nelayan pembudidaya ikan serta petambak garam saya juga mengharapkan ada terobosan artinya di seluruh Indonesia mungkin ada beberapa spdn yang sudah masak ijinnya sudah lewat ini butuh sentuhan Bapak butuh sentuhan kebersamaan dengan Pertamina sehingga itu bisa berfungsi kembali dengan untuk nelayan khususnya di Kelurahan Tanjung Kota Bima.
Fraksi Partai Amanat Nasional, mendorong agar bisa berfungsi , dan menyentuh butuh perikanan dan kelautan, HMS meminta bantuan kepada Bapak Trenggono, dan bisa menugaskan bawahnya, karena waktu saya di Komisi 7 terbentuk sekarang sudah tidak berfungsi lagi terakhir trenggono benih yang Bapak sampaikan kepada rakyat seluruh Indonesia khususnya Lele Jangan terlalu kecil-kecilan belum nyebrang sudah meninggal,
Billahi Fi sabililhaq fastabiqul Khairat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup H. Muhammad Syafrudin, ST.,MM, biasa di sapa Rudi Mbojo ini. (Usman).