Foto : Kepala Dikes Kota Bima, Drs.H.Azhari.
Kota Bima, Media Info Bima Online - Baru-baru ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dihebohkan dengan aksi mogok Tenaga Kesehatan (Nakes) di sejumlah PKM terkait Tunjangan Kinerja (Tukin).
Hal itu mendapat tanggapan serius Pemkot, terutama Dinas Kesehatan (Dikes). Bentuknya, menjelaskan sekaligus meluruskan seputar Tukin untuk nakes.
Kepala Dikes, Drs.H.Azhari menegaskan, dana Tukin belum ada yang dibayar oleh Pusat. Artinya, baru disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
"Baru seujui untuk dibayar, hingga saat ini kita belum tahu berapa jumlah penerima. Begitupun, yang akan diterima oleh masing-masing nakes," tegasnya saat ditemui Wartawan Kamis (4/02) di Ruang Kerjanya.
Diakuinya, informasi terkait persetujuan dari Kemendagri diperoleh 3 Februari 2021 pukul 18:00 WITA.
"Jadi baru kemarin kita mendapat informasi ini," akunya.
Menurutnya, hal itu terjadi karena kurang jelinya Tim TAPD melihat regulasi baru dan ketidaksabaran Nakes menunggu.
"Padahal sebelumnya, kami sudah melaksanakan rapat dengan seluruh kepala puskesmas. Tujuannya, mencari solusi salah satunya menaikkan angka kapitasi dari 60:40 menjadi 70:30," terangnya.
Semestinya dimasa pandemi covid 19, nakes lebih mengutamakan pelayanan.
"Sebenarnya nakes sudah cukup terbantu dengan anggaran JKN, BOK dan lain sebagainya," kata H.Azhari.
Ia menambahkan, yang mendapat dana Tukin SE Indonesia yakni sebanyak 151 Kota dan Kabupaten dan 12 Provinsi.
"Di Provinsi NTB, hanya Kota Bima," pungkasnya. Azhari. (Usman).