Mataram, Infobima.com – Penerimaan Calon Taruna Akademi Militer (Catar Akmil) TNI AD tahun ini, Sub Panitia Daerah NTB di bawah Korem 162/WB menyiapkan 24 orang putra-putri terbaiknya untuk bersaing menjadi lulusan Catar Akmil tahun 2021.
Berkaitan dengan itu, Komandan Korem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., bersama Gubernur NTB Dr. Ir. Zulkieflimansyah dan orang tua/wali Catar Akmil mengikuti video conference dengan Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Andika Perkasa di ruang rapat Makorem 162/WB jalan Lingkar Selatan Kota Mataram, Rabu (23/6/2021).
Usai menerima mendengar pengarahan dari Kepala Staf TNI AD, Danrem 162/WB menyampaikan dalam penerimaan seleksi Catar Akmil Sekolah Perwira (SEPA), Sekolah Calon Bintara (Secaba) dan Sekolah Calon Tamtama (Secata) TNI AD tidak menerima biaya mulai pendaftaran, tes sampai dengan kelulusan dan Pendidikan.
Menurutnya, perlakuan yang sama terhadap warga negara Indonesia khususnya para pemuda yang ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui TNI AD sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama pelaksanaan seleksi hingga mengikuti Pendidikan.
“Apabila ketahuan menggunakan uang untuk melakukan suap atau menyogok kepada oknum anggota TNI AD, maka dipastikan anaknya tidak akan lulus bahkan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk oknum anggota yang berjanji untuk meluluskan putra-putri bapak Ibu,” jelasnya.
“Jadi jangan percaya ada suap menyuap atau sogok menyogok karena Kepala Staf TNI AD sudah menyatakan akan menindak tegas oknum pelaku yang menjanjikan untuk melulus putra-putri bapak ibu,” tambahnya.
Ahmad Rizal juga menjelaskan yang mampu meluluskan para peserta seleksi adalah kemampuan perorangan dan doa yang tulus dari para peserta dan orang tua.
“Siapkan fisik dan mental serta kesehatan putra-putrinya selama pelaksanaan tes, berikan dukungan dan semangat semaksimal mungkin agar lulus seleksi dan masuk Pendidikan, jangan lupa berdoa,” pesannya.
“Apabila masih ada oknum yang meminta biaya seleksi, silahkan laporkan kepada kami atau langsung ke Aspers Mabes TNI AD agar segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD,” pungkas Jenderal Bintang Satu tersebut.(Tim)