Dompu, Infobima.com - Puluhan masyarakat Dusun Polo, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu mengaku kerap dimintai sejumlah uang oleh oknum berinisial TK dan JD dengan modus akan mendapatkan bantuan BPUM Pusat. Kedua oknum ini diketahui berstatus suami isteri (Pasutri) dan berdomisili di Balibungan, Kelurahan Kandai II.
Tidak hanya dijanjikan akan bisa mendapatkan bantuan BPUM, diduga pasangan suami istri ini juga menipu puluhan warga dengan meminta uang masing-masing 25 ribu perorang untuk mendapatkan sertifikat vaksin tanpa harus dilakukan vaksin.
Aksi tipuan ini terbongkar lantaran sejumlah masyarakat yang kerap dimintai uang kini menanyakan kembali 'kapan nama mereka belum juga keluar dan terealisasi sebagai penerima bantuan BPUM pusat yang dijanjikan pada bulan Februari 2021 lalu'.
"Awalnya dia (TK) datang meminta dulu uang pendaftaran sama kita masing-masing 30 perorang, kemudian TK datang lagi untuk meminta uang materai masing-masing 20 ribu perorang dan lagi, TK datang meminta lagi uang untuk pembuatan keterangan usaha" ungkap salah seorang warga Polo yang ditemui media ini, pada Senin 26 Juli 2021.
Dalam satu keluarga, masyarakat Polo mengaku hingga saat ini mereka sudah menyerahkan uang terhadap oknum tersebut sampai 1,5 juta dan ada juga yang mencapai 2,5 juta rupiah dalam satu keluarga.
"Kita dijanjikan kalau nama kita akan langsung keluar untuk mendapatkan BPUM pada Februari 2021 lalu, setelah bulan Februari nama kita tidak keluar kita disuruh lagi untuk menunggu bulan 7 ini, tapi sampai sekarang nama kita belum juga keluar dan kita malah diminta lagi uang untuk mendapatkan sertifikat vaksin tanpa kita melakukan vaksinasi" ungkap mereka.
Merasa kerap mendapat tipuan dari oknum Pasutri itu, sejumlah warga berencana akan melaporkan persoalan ini ke Polisi.
Hal demikianpun diakui oleh TK (istri DJ) yang dikonfirmasi oleh media ini via telpon pada tanggal 16/7/21, jika nama yang sudah terdaftar tersebut belum terealisasi, namun TK memastikan kalau nama-nama itu tetap akan keluar.
"Soal minta uang itu semua tidak ada, kalau soal uang yang mereka kasih itu, biasa buat kita ongkos ke-sana-kemari urusin itu" Kata TK.
Disinggung terkait adanya keterlibatan oknum dari Dinas Koperasi untuk memuluskan aksi mereka seperti informasi yang dihimpun media ini di lapangan.
"TK mengaku itu tidak ada, ini memang inisiatif kami sendiri" paparnya. (Din)