Jakarta, Media Info Bima Online - Anggota DPR RI, Johan Rosihan, Fraksi PKS, Dapil NTB I (Pulau Sumbawa), menyesalkan rencana Pemerintah melakukan pengecatan pesawat kepresidenan di saat banyaknya kebijakan pemotongan anggaran pada masa pandemic ini.
Menurutnya Pemerintah tidak sensitif saat ini di tengah keterbatasan anggaran untuk hal-hal yang tidak substansial seperti pengecatan pesawat kepresidenan dibanding dengan pemenuhan kebutuhan pangan yang membutuhkan anggaran namun malah terus dilakukan pemotongan atau pengurangan anggaran dibanding tahun sebelumnya, ujar Johan.
Politisi PKS ini mengkritik keras penggunaan anggaran untuk pengecatan pesawat kepresidenan karena sangat tidak realistis terhadap prioritas penggunaan anggaran pada masa pandemic yang sulit ini.
Seharusnya Pemerintah bisa memprioritaskan pengalokasian anggaran bidang Pertanian dan pangan untuk peningkatan produksi dalam rangka ketahanan pangan nasional, hal ini jauh lebih substantial dibanding penggunaan anggaran untuk pengecatan pesawat, tegas Johan.
Selanjutnya legislator senayan dari Dapil NTB I (Pulau Sumbawa) ini merinci perkembangan anggaran tanaman pangan yang mengalami refocusing dimana pada APBN 2021 sebesar Rp 4,9 Triliun dan dilakukan refocusing sehingga berkurang drastis menjadi Rp 3,2 Triliun demikian juga dengan ABT 2021 juga mengalami pemotongan anggaran, bahkan pagu indikatif 2022 dilakukan pengurangan sangat besar dibanding tahun ini.
Saya sangat sesalkan kebijakan pengurangan anggaran sektor pangan dan Pertanian secara umum pada masa pandemi ini dimana petani kita sangat membutuhkan support dana dari APBN demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi berbasis Pertanian, urai Johan.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini secara tegas menyatakan daripada menghabiskan anggaran sekitar Rp 2 miliar untuk pengecatan pesawat, jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk menambah anggaran membantu daerah rawan pangan di Indonesia.
Menurutnya pemerintah harus sadar bahwa saat ini terdapat 26 kota/kab dalam status sangat rentan rawan pangan dan 20 kota/kab dalam status rentan rawan pangan serta 30 kota/kab dalam kondisi agak rentan rawan pangan, jadi totalnya terdapat 76 kota/kab yang harus segera mendapat Tindakan khusus agar memiliki ketahanan pangan yang cukup baik, tutur Johan.
Ketua DPP PKS ini menyarankan pemerintah lebih selektif dalam penggunaan anggaran kepada hal-hal yang lebih prioritas dan tidak hanya mementingkan symbol dan seremonial karena persoalan riil dari rakyat kita saat ini sangat banyak terutama urusan pangan.
Saya minta pemerintah lebih fokus menangani penyebab utama dari banyaknya kabupaten yang rentan pangan serta segera tambah alokasi anggaran untuk meningkatkan rasio konsumsi normative terhadap ketersediaan bersih dan menurunkan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, tegas Johan Rosihan Anggota DPR RI dari Utusan PKS ini. (Usman).