Foto : Anggota Komisi IV DPR RI, H. Johan Rosihan, ST, yang menyoroti kecilnya anggaran KKP.
Jakarta, Media Info Bima Online - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, Fraksi (PKS) Dapil NTB I (Pulau Sumbawa), menyatakan, sistem penganggaran yang dibuat pemerintah belum proporsional untuk menunjang pengembangan sistem terpadu dari hulu sampai ke hilir.
Apalagi anggaran Krmenterian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga amat kecil yakni hanya 1 persen dari APBN.
"KKP harus segera membuat sistem anggaran proporsional yang mendukung sektor kelautan perikanan dari hulu sampai hilir," kata Johan dalam.pernyataannya, Selasa 24 Agustus 2021.
Dia melihat saat ini ada paradoks atau ketidaksinkronan jumlah anggaran sektor hulu yang meliputi perikanan tangkap dan budidaya yang mencapai Rp1,9 Triliun.
"Namun dari sektor hilir yakni daya saing perikanan hanya dianggarkan sekitar Rp384 Miliar. Dengan sistem anggaran saat ini, dampaknya adalah daya saing komoditas ekspor kita lemah meskipun volume ekspornya tinggi. Nilai ekspor produk perikanan kita lebih rendah dibandingkan negara lain yang volumenya lebih sedikit," ujar Johan.
Politisi PKS ini menyesalkan dukungan anggaran yang diberikan pemerintah kepada KKP sangat kecil dibandingkan potensi kelautan dan perikanan nasional yang begitu besar.
"Porsi anggaran KKP tidak lebih dari 1% dari APBN hingga dukungan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana kepada nelayan menjadi tidak optimal," tegas Johan Rosihan.