Foto : Johan Rosihan, DPR RI, Komisi IV, Fraksi (PKS), Dapil NTB I Pulau Sumbawa.
Jakarta, Media Info Bima Online - Kontroversi impor beras 1.5 juta ton di bulan Mei - Juni disaat petani panen raya di respon oleh Presiden RI, Joko Widodo.
Johan Rosihan DPR RI Komisi IV, Fraksi (PKS) Dapil NTB I Pulau Sumbawa, Menyampaikan bahwa tidak akan ada impor, tapi faktanya, BPS menyampaikan bahwa sampai juli 2021 ada realisasi impor beras 41.600 Ton atau setara 18 juta US dollar.
Parahnya lagi, ini terjadi di tengah kondisi harga gabah di bulan maret - juni yang hanya 3500 - 4000 rupiah per kg membuat dan lagi2 membuat petani kita menjerit.
Saat Raker bersama Kementan dan Bulog kemarin, saya berkali-kali menanyakan soal impor beras. Tetapi keduanya mengatakan tidak tau menau dan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi soal itu.
Saya merasa manajemen dan politik pangan nasional kita semakin tidak jelas, inkordinasi antar lembaga dalam pemerintahan yang simpang siur membuat sebuah kebijakan bias siapa yang akan bertanggungjawab.
Akibatnya rakyat yang menjadi korban, bilang impor ditiadakan namun ternyata ada juga kegiatan impor, imbasnya harga gabah petani hancur. Dan petani harus kembali menelan pil pahit, tegas Johan Rosihan, (Usman).