Dompu, Infobima.com - Kesatuan Masyarakat Dompu (KMD) menyoroti kepemimpinan Bupati Dompu AKJ-Syah yang dinilai gagal menjalankan program Jara Pasaka selama satu semester kepemimpinannya.
Massa KMD menyampaikan aspirasi tentang kegagalan program Bupati lewat aksi unjuk rasa yang dilakukan, pada Senin (11/Oktober 2021)
Dalam aksi unjuk rasa berlangsung, massa KMD memblokade jalan dan membakar ban bekas tepat di depan gerbang masuk Pemda Dompu.
Kritik mengenai program unggul Bupati Dompu AKJ, Jagung, Porang, Padi dan Sapi (Jara Pasaka) menurut Wahyudin, SE, selaku Humas Kesatuan Masyarakat Dompu (KMD). Dia mengacu pada janji politik yang pernah diucap AKJ dalam kampanye politik pada Pilkada beberapa bulan lalu.
Menurut pria yang sering disapa Bang Jago ini, di beberapa OPD tidak ada yang tau bagaimana cara mereka menjalankan program Jara Pasaka ini, bahkan penetapan wilayah penanaman Porang sebagai salah satu poin program unggul Jara Pasaka belum dibahas secara menyeluruh oleh pemerintah karena bertentangan dengan wilayah penanaman program jagung.
"Begitu juga dengan program ikan, sejauh ini kami turun ke lapangan, tidak ada mengenai bantuan terhadap para nelayan di Kabupaten Dompu, dengan program ini minimal ada bantuan-bantuan khusus untuk mereka" Katanya.
Lewat unjuk rasa, massa bertekad ingin menemui langsung Bupati Dompu Abdul Kader Jaelani (AKJ) untuk mempertanyakan perihal program Jara Pasaka yang dinilai gagal dijalankan. Namun kehendak massa untuk menemui langsung Bupati kandas lantaran Bupati saat itu tidak ada di tempat, namun diwakilkan oleh Sekda Dompu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Dompu Gatot Gunawan Perantauan Putra, SKM, M.MKes, menjelaskan bahwa Bupati Dompu belum bisa menjalankan program Jara Pasaka itu untuk tahun 2021 ini, sebab katanya, RPJMD sebagai roadmap untuk mewujudkan visi-misi Dompu itu baru di sahkan oleh DPRD.
"Tahun 2022 ini baru bisa terlihat program yang akan dijalankan Bupati dengan visi Dompu Mashur dan program unggulan Jara Pasaka. Kepemimpinan beliau baru 6 bulan, tolong kasih kesempatan, ini masih proses, apalagi sekarang kondisi pandemi, ruang gerak pemerintah semua terbatas, termasuk pendanaan karena harus menangani pandemi ini"Harapnya.(Din)