Dompu, Infobima.com - Momen memperingati hari Anti korupsi se Dunia 9 Desember 2021. Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Dompu melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, Kamis (9/12/21).
Massa LP-KPK dalam aksinya mengangkat isu korupsi dalam program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) yang memiliki area kerja di Desa Banggo, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa dan Desa Riwo, Kecamatan Woja.
Program RHL ini dinilai gagal, dan hanya menghamburkan uang negara semata.
Deden Patriawan selaku Koordinator Lapangan (Korlap) mengungkapkan, jika Bapedas dan BPKPH saat ini sedang didesak oleh Kementerian LHK untuk menyelesaikan berita acara serah terima program RHL tersebut.
"Itu mereka lagi kebingungan untuk membuat laporan di Kementerian LHK sekarang" Tandasnya.
Dalam kegiatan penyulaman dilakukan beberapa hari lalu yang dihari oleh Wakil Bupati Dompu Dompu H. Sahrul Parsan, ST.MT di Desa Riwo, kegiatan itu menurut Deden merupakan pencitraan yang dilakukan pihak BPKPH untuk kelabui pemerintah daerah agar BPKPH mendapatkan ruang untuk memenuhi target mereka.
"Yang lebih konyol lagi, mengapa pemerintah daerah ini tidak mengetahui persoalan di dalam program RHL ini, sehingga dengan nurutnya Wakil Bupati Dompu menghadiri undangan penanaman pohon itu sebagai pencitraan yang dilakukan pihak penanggung jawab Program RHL. Malah dengan bangganya kita di Dompu menampakkan foto dan melakukan penghijauan, padahal itu untuk memberikan ruang bagi BPKPH untuk mendapatkan target mereka" Ungkap Deden.
Bupati Dompu Kader Jaelani mengatakan saat dirinya menemui massa aksi di ruang kerjanya, ia membenarkan pernyataan Deden, kalau pemerintah daerah tidak tau tentang persoalan program dari kementerian kehutanan RI tersebut.
"Benar yang kalian sampaikan, kalau kami pemerintah daerah tidak tau terkait persoalan ini, dan sayapun baru disampaikan oleh Kabag Humas tadi bahwa Wabup pun sempat hadiri saat melakukan penanaman pohon bersama kemarin. Benar yang dikatakan, kalau kami si senang-senang saja ketika orang datang dan meminta dihadiri acara penanaman pohon begitu, sebab, itu juga yang kami lakukan sekarang untuk mengembalikan fungsi hutan" Kata Bupati Dompu.
Bupati juga mengisyaratkan jika ia akan langsung berkoordinasi dengan Gubernur dan DLHK Provinsi untuk menanyakan kontrak kerja dari program itu.
"Kita akan komunikasi dulu dengan pihak provinsi agar kita bisa turun bersama untuk mengetahui kira-kira lokasi mana saja pengadaan penghijauan itu diadakan, supaya kita tau, benar atau tidak, atau justru ada penipuan terhadap anggaran negara ini. Mungkin tidak butuh waktu yang lama soal ini, sekarang saya akan langsung kontak gubernur ini" Katanya.(Din)
Nonton juga video nya