Dompu, Infobima.cam - Aksi unjuk rasa Aliansi Bela Petani kembali terjadi di Kabupaten Dompu NTB. Isu yang diangkat masih soal anjloknya harga gabah.
Hingga saat ini harga gabah yang dibeli oleh tengkulak di tingkat lapangan berkisar 3.300-3400 perkilo, sementara penyerapan oleh CV. Putra Indonesia (PI) selaku mitra Bulog hanya mampu membeli gabah petani dengan kisaran angka 3.600 perkilo (terima di gudang), tapi dalam persoalan ini masyarakat petani tetap menuntut agar Bulo dapat menyerap gabah sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) 4.200 perkilo, melalui aspirasinya lewat DPRD dan Bupati Dompu.
Aksi bela petani yang dipimpin Nursamsia selaku koordinator lapangan (Korlap) ini bermula dilakukan di depan kantor DPRD, untuk meminta 30 anggota DPRD Kabupaten Dompu agar sama-sama mendatangi Pemda Dompu, guna menagih janji bupati yang menaikkan harga gabah sesuai HPP.
Bupati Dompu Kader Jailani, langsung menerima kehadiran massa Aliansi Belah Petani Gabah dan mengajaknya berdialog di ruangannya.
Bupati Dompu Kader Jailani menyampaikan bahwa pihaknya sudah berupaya keras dalam mendengarkan jeritan petani terkait anjloknya harga gabah. Karena itu dia memaparkan jika pihaknya bahkan sudah mendatangi Badan Pangan Nasional (BPN) untuk meminta agar Bulog Dompu dapat menyerap gabah petani sesuai HPP, selain itu, dia juga mengatakan kalau dirinya bersama jajaran pemerintah terkait sudah melakukan pertemuan dengan mitra Bulog dan meminta agar harga gabah 3.300-3400 dapat disesuaikan dengan biaya produksi petani, sampai akhirnya mitra Bulog kini menetapkan harga 3.700 (terima di gudang).
Fakta kembali mencuat, para petani gabah masih mengeluhkan soal anjloknya harga gabah, para tengkulak yang menyerap gabah petani hingga kini masih membeli gabah dengan harga 3.400 perkilo. Hal ini yang memicu petani gabah kembali turun ke jalan.
Dalam dialog yang berlangsung di ruang bupati Dompu pada Senin 28 Maret 2022, Nursamsia selaku korlap aksi mengaku tidak puas dengan hasil dialog itu, dia mengaku kecewa karena tidak ada solusi yang diberikan pihak Bupati hingga dialog usai.
"Jujur saja saya selaku korlap merasa kecewa, karena kenapa? Kalau bicara soal gabah, ada tiga otoritas yang pegang peranan penting dalam hal ini, yang pertama pemerintah daerah, Bulog dan Mitra Bulog, harusnya mereka dihadirkan secara bersamaan supaya kita tau permasalahannya, agar jangan sampai ada miskomunikasi lagi" ungkapnya.
Dari hasil dialog yang berlangsung telah melahirkan juga sebuah keputusan untuk perwakilan masyarakat petani, Bupati dan DPRD, untuk bersama-sama mendatangi Bulog Bima dan memastikan, apakan kontrak kerjasama Bulog dengan mitra Bulog sudah dibuat atau tidak. Kalau memang kontrak kerjasama itu belum dibuat, maka anggota legislatif dan eksekutif akan memastikan bahwa kontrak itu harus dibuat oleh mitra Bulog.(Din)