Dompu, Infobima.com - Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Dompu untuk membahas tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2002.
Agenda rapat tersebut berlangsung di ruang sidang DPRD, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Dompu Andi Bachtiar, Amd, Par, diikuti oleh seluruh anggota lain. Hadir juga dari unsur eksekutif Wakil Bupati Dompu H Sahrul Parsan, ST, MT. Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, Pejabat Struktural dan Fungsional lainnya. Senin (22/08/22).
Dalam agenda rapat tersebut, Wakil Bupati Dompu H. Sahrul Parsan, ST. MT, menyampaikan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) yang merupakan landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran.
KU-APBD selanjutnya menjadi acuan atau pedoman bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun rencana kegiatan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
APBD sebagai salah satu dokumen rencana kerja tahunan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Penjelasan tersebut disampaikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Dalam kedua ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah menyusun perubahan KUA-PPAS APBD berdasarkan pada perubahan RKPD”, ucapnya.
Wabup menambahkan, untuk menjamin keselarasan pembahasan APBD dengan perencanaan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Dompu telah menyusun Perubahan JUA dan PPAS dengan memperhatikan kinerja penyerapan anggaran pada semester pertama tahun anggaran 2022.
“Rancangan Perubahan KUA dan PPAS tahun 2022 disusun dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan menitik beratkan pada upaya untuk meningkatkan efektivitas APBD, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah”, sebutnya.(D)