Dompu, Infobima.com - Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distambun), dengan segala keterbatasannya
sudah berusaha optimal menjalankan program Jara Pasaka sesuai skenario yang diinginkan. Walaupun masih dijumpai beragam masalah pada komoditi Padi dan jagung, namun pada prinsipnya sudah in the track sebagai mana mestinya.
"Hanya saja yang menjadi kendala saat ini adalah terkait dengan nilai jual dan penambahan akan nilai tambah produk," ujar Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu Muhammad Syahroni, Jumat (23/12/2022).
Dikatakannya, fluktuasi harga dan ketersedian sarana produksi seperti pupuk masih menjadi sebuah permasalahan yang harus dirampungkan. Dari sisi proses budidaya dalam menaikan produksi, relatif tidak ada masalah yang relatif besar.
Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) baik itu hama penyakit relatif aman, begitu juga dengan gangguan karna bencana alam relatif tidak banyak.
"Adanya kondisi ini sebagai salah satu penyebabnya, bahwa pemerintah Daerah dalam hal ini Distanbun selalu merespon cepat setiap ada serangan OPT dengan memberikan bimbingan teknis maupun bantuan sarana pestisida pada lahan petani yang terserang," jelas Dae Roni, sapaan akrab Kadistanbun.
Disebutkannya, kendala akan nilai tambah produk seperti komoditi padi, dominan masih fokus menjual dalam bentuk gabah. Hal itu, hingga saat ini masih menjadi kendala dan perlu diupayakan langkah perbaikan.
Untuk meminimalisir permasalahan komoditi padi terutama nilai tambah produk yang muaranya akan berkaitan dengan harga. Pemda Dompu tidak tinggal diam, itu terbukti dengan dibangunnya 3 lumbung pangan.
"Dengan adanya 3 lumbung pangan, petani tidak lagi menjual padi dalam bentuk gabah tapi menjual dalam bentuk beras," katanya.
Selain itu lanjut Dae Roni, dalam lumbung pangan tersebut sudah tersedia fasilitas penggilingan beras (RMU) dan petani dapat menunda jual produknya dengan menunggu harga yang lebih baik.
Untuk langkah besar lainnya yang tengah dilakukan oleh Pemda Dompu yakni bekerja sama dengan BULOG pusat. Saat ini sedang dalam tahapan perencanaan terkait pembangunan pabrik penggilingan dan pengolahan beras modern (Modern Rice Milling Plant).
Sementara itu, terkait dengan Porang yang menjadi komoditi baru, saat ini memang masih terkendala dengan perluasan areal tanam. Menurutnya, faktor resiko kepastian pasar dan harga jual harus benar-benar diantisipasi.
"Kedua hal tersebut menjadi permasalahan sampai saat ini terkait dengan komoditi porang. Proses budidaya Porang membutuhkan biaya produksi yang tinggi dan harus ada sentuhan dari investor," terangnya.
Pengembangan komoditi porang harus realistis, sehingga saat ini masih fokus pada demplot, memperhatikan dan mengoptimalkan perkembangan porang yang telah ditanam secara swadaya oleh masyarakat.
Masalah kepastian pasar dan harga porang pemda dompu sudah mulai membuka komunikasi kemitraan dengan PT. Joglo Semar Kertasari Makmu, Jawa Tengah dan koperasi Berkah Gumi Lombok, Kabupaten Lombok Utara.
"Dimana realita kongkritnya adalah nanti pada periode Febuari 2023 akan datang langsung buyer dari China yang akan menjajaki peluang ekspor komoditi porang Dompu," ujar Dae Roni.
Kadistanbun menyebutkan, untuk komoditi jagung sudah berhasil memperjuangkan Harga Pokok Pembelian (HPP) jagung, yang awalnya dengan harga Rp. 3.100 kini menjadi Rp. 4.200.
"Regulasi ini menjadi alat intervensi ketika harga turun dibawah HPP. Selain itu, saat ini juga sudah diupayakan adanya fasilitas Corn Drying Center (CDC) yang akan diresmikan penggunaannya Maret 2023 nanti," ujarnya.
Keberadaan CDC tersebut diharapkan harga jagung akan bersaing. Pasalnya, selama ini hanya dominasi gudang-gudang swasta yang mendrive harga, ke depan akan memiliki kompetitor, sehingga harga jagung menjadi menarik.
CDC sendiri merupakan pendanaan yang bersumber dari APBN dalam hal ini Bulog Pusat, yang kehadirannya ketika nanti beroperasi dapat mengkatalis upaya menaikan harga. Sebagaimana layaknya ilmu ekonomi, jika suatu wilayah ada kompetitior.
"Harapannya jika selama ini harga selalu di drive swasta, minimal ke depan bisa diseimbangkan oleh pemerintah tidak saja melalui regulasi namun juga melalui operasional di lapangan," katanya.
Sementara itu, terkait masalah pupuk yang selama ini selalu menjadi pemicu gejolak sosial di masyarakat, akan terus diperbaiki keadaanya. Dan untuk pertama kalinya di tahun 2022 ini kuota pupuk urea bersubsidi di Dompu mencapai angka 35.000 ton.
Menurut Dae Roni, sejauh ini masalah pupuk memang selalu saja dirasakan kurang, karena memang antara kebutuhan pupuk petani dengan alokasi selalu tidak bisa seimbang. Karena bagaimanapun selalu terkait dengan fiscal negara.
"Dengan semakin meluasnya perambahan hutan, artinya masalah pupuk subsidi tidak akan akan pernah rampung jika permasalahan perambahan hutan tidak terselesaikan," tandasnya.
Dari sisi pemerintah dalam 5 tahun terakhir ini, terkait komoditi jagung sudah tidak ada program perluasan areal tanam dan hanya fokus pada intensifikasi. (adv/D)