Dompu, Infobima.com - Puluhan wartawan Kabupaten Dompu mengamuk di Kantor DPRD. Selasa 20 Desember 2022, mereka mengaku kecewa lantaran menanggapi list media yang mendapatkan dana pokok pikiran (Pokir) DPRD melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2022, yang dititipkan ke Dinas Kominfo Dompu, banyak media yang double.
Pada list nama media yang dikeluarkan Dinas Kominfo tersebut, terdapat beberapa media yang tercantum dengan dua sampai tiga nama media yang sama, mendapatkan Pokir DPR dengan nilai fantastis, berkisar 10 sampai 20 juta dalam satu nama media.
Hal inilah yang membuat wartawan lainya murka, mereka menilai DPRD Dompu tidak adil dalam mengambil kebijakan, setidaknya yang diharapkan, DPRD Dompu harus adil terhadap semua wartawan, meskipun hanya mendapatkan masing-masing sedikit, namun ada pemerataan yang dilakukan.
Sejak hari Jumat kemarin, para pewarta di Dompu sudah menyurati Ketua DPRD Dompu dan Sekwan serta Dinas Kominfo untuk dilakukan hearing dalam membahas persoalan ini, namun karena ada agenda lain di luar daerah, sehingga hearing tersebut dapat dipenuhi oleh ketua DPRD Dompu pada hari ini, Selasa 20 Desember.
Sebelum ketua DPRD Dompu menyatakan diri untuk siap hadir dalam agenda hearing itu, para wartawan Dompu semuanya mengamuk di depan Kantor DPRD untuk meminta Ketua DPRD Dompu Andi Bachtiar, A.Md,Par harus hadir untuk memimpin rapat tersebut, meski terdapat ketua Komisi satu DPRD Ir. Muttakun mengakukan diri untuk mewakili ketua DPRD, tapi ditolak oleh wartawan karena dinilai tidak memiliki wewenang soal anggaran dana Pokir tersebut.
Dalam sidang rapat itu, para pewarta Dompu diwakili oleh Yos Sudaryo (Pimpinan Umum Media Revolusion) selaku Korlap, dia mempertanyakan tentang regulasi dan bentuk pertanggungjawaban DPRD atas penggunaan anggaran Negara, melalui dana Pokir untuk media, yang dititipkan ke Dinas Kominfo Dompu dengan beberapa nama media yang ganda.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md, Par, mengaku tidak mengetahui adannya nama media yang double, dan mendapatkan dana Pokir di Kominfo, jikalau-pun itu memang ada, itu mungkin dari hasil lobi masing-masing person, tidak ada haknya untuk mengintervensi.
"Kalau itu hasil lobi mereka saya tidak berani intervensi, karena itu hak anggota DPRD yang menentukan. Tapi kalau untuk anggaran gelondongan yang memang saya titipkan di sana (Kominfo, red) itu semua dapat, hanya saja besar, kecilnya saja dimaklumi, sebab, banyak teman-teman yang datang belakangan sehingga saya harus mengurangi jatah yang ada" katanya.
Setelah pembahasan dengan panjang lebar, akhirnya Ketua DPRD Dompu memutuskan supaya sistim yang digunakan sekarang harus mereka evaluasi agar tidak terulang pada tahun 2023 mendatang. Cara lainya juga yang harus dilakukan, bahwa DPRD Dompu harus menggelar RDPU terlebih dahulu bersama seluruh ketua organisasi wartawan, dan pihak terkait sebelum menentukan media mana saja yang berhak mendapatkan anggaran pokir, agar tidak terjadi double media, dan muncul media dadakan seperti yang pernah terjadi.(D)