Dompu, Infobima.com - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Dompu, Ir Muttakun memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) dalam pembahasan nasib para guru honorer Kabupaten Dompu, supaya dapat diakomodir semua dalam penjaringan PPPK. Kamis, 15 Juni 2023).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Dompu yang dihadiri oleh Unsur Pimpinan dan Anggota Komisi I (Sirajuddin, Muhammad Yamin), Komisi II (Yatim), dan Komisi III (Muhammad Ikhsan).
Adapun dari unsur eksekutif dihadiri oleh Kepala dan Sekretaris BKD, serta unsur dari Dikpora (H. Yusuf dan Hj. Nunung). Sedangkan dari unsur tenaga honorer, hadir dari FIGUR beserta para guru honorer.
Dalam hasil rapat tersebut telah melahirkan 7 poin melalui kesepakatan bersama, antara lain.
1. BKD dan Dikpora Kabupaten Dompu agar meningkatkan pelayanan serta transparan dalam proses pengajuan Formasi, Seleksi dan Pengangkatan Tenaga Honorer Tahun 2023.
2. Memastikan Formasi bagi Guru PG sebanyak 62 org diangkat Tahun 2023.
3. Pengajuan Formasi yang tersedia sesuai PMK 212 agar diusulkan berdasakan hasil analisis jabatan oleh Dikpora. Dan formasi sebanyak 987 untuk Guru mengakomodir kelompok Guru PG, THK2/Eks THK2, Guru Bantu Daerah (GBD) dan 403 Guru Honorer yang tidak mendapat penempatan.
4. Kebijakan pengangkatan GBD tergantung kesediaan anggaran.
5. Tenaga Tata Usaha yang bertugas sebagai tenaga honorer di lingkup pendidikan (SD dan SMP) agar mendapat perhatian khusus dalam formasi Tahun 2023.
6. DPRD menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Dikpora maupun BKD terkait adanya dugaan Calon P3K yang lulus padahal tidak resume dan mendapat nilai yang rendah.
7. DPRD meningkatkan fungsi pengawasan dan memastikan proses pengajuan Formasi, Seleksi hingga Pengangkatan Tenaga Honorer tidak melanggar syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan masalah dan kegaduhan.