Dompu, Infobima.com - Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) menyoroti penggunaan anggaran PKK Dompu tahun 2022 - 2023 lewat aksi demontrasi. Mengapa demikian?
Rupanya penggunaan anggaran PKK Dompu tahun 2022 dan 2023 senilai 2 miliar itu diindikasikan ada dugaan penyelewengan, dan dugaan itu telah dilaporkan pula oleh aliansi masyarakat anti korupsi ke Kejati NTB pada bulan Juli 2023 lalu. Dan kini laporan itu telah dilimpahkan ke Kejari Dompu.
Atas dasar itu, AMAK melakukan aksi demontrasi di depan Kejari Dompu pada Kamis 26 Oktober 2023, guna mendesak Kajari Dompu agar segera menaikan status laporan pengaduan itu menjadi penyelidikan.
"Hari ini kita melakukan aksi ini untuk memberikan apresiasi dan dukungan kepada Kejari Dompu agar mereka cepat menindak lanjuti kasus yang dilimpahkan oleh Kejati NTB ini" ungkap Korlap Abdul Khahir Putra, SH kepada media ini.
Dari pagu anggaran 2 miliar itu, aliansi masyarakat anti korupsi melayangkan laporan pengaduan itu tentang dugaan pembuatan SPJ fiktif dilakukan. Dari itu, mereka mendesak Kejari Dompu supaya mengambil langkah cepat dan segera memanggil pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan.
"PKK Dompu ini salah satu organisasi yang paling besar mendapatkan dana hibah dari APBD. Pertanyaannya, apa istimewanya organisasi PKK ini sehingga bisa mendapatkan suntikan anggaran yang besar, dibandingkan Dinas-dinas lainnya" Kata Abdul Khahir Putra, SH.
Aksi demontrasi yang berlangsung ini dikawal oleh anggota Kepolisian Polres Dompu, dan berlangsung aman dan kondusif.(D)