Dompu, Infobima.com - Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Dompu kembali melakukan audiensi bersama Wakil Bupati Dompu serta sejumlah pimpinan OPD dalam menindak lanjuti tuntutan para mahasiswa pada aksi demonstrasi yang berlangsung pada Rabu 15 November kemarin.
Dalam tuntutannya, massa berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Dompu lebih memperhatikan lagi faktor penunjang dunia pendidikan yang ada, seperti membuatkan asrama mahasiswa pada semua kampus yang ada di daerah, dan mewajibkan sekolah 16 tahun di tingkat perguruan tinggi untuk dibebaskan SP selama 4 semester, serta meminta agar mendirikan tempat pengaduan (satgas) tentang tindakan diskriminasi buat siswa tingkat SD, SMP dan SMA di daerah ini.
Seluruh usulan yang disampaikan tersebut dapat diterima dengan baik oleh pemerintah daerah, dan usulan itu juga disertai dengan penyerahan manifesto pendidikan oleh Ketua EK-LMND Dompu, Dimas Satria Pratama kepada Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan, ST.MT, melalui agenda audensi itu, pada Jumat 17 November 2023.
Menurut Ketua EW-LMND NTB, Rohman Rofiki, bahwa pemerintah daerah perlu sekali untuk membuatkan asrama para mahasiswa yang tinggalnya jauh dari kampus, sebab, melihat biaya penyewaan kos-kosan saat ini sangat mahal untuk ditanggung oleh para mahasiswa, sehingga banyak sekali mahasiswa yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
"Jika pemerintah tidak memperhatikan dunia pendidikan ini, maka tidak akan lahir generasi emas di Indonesia ini" ungkapnya.
Dalam Audensi tersebut nampak hadir Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST.MT, Sekretaris Daerah (Sekda) Gatot Gunawan PP SKM,.M.Kes, Sekretariat Dikpora, Muhammad Iksan, S.ST.MM, Kepala Bappeda Dompu, Drs. H. Gaziamansyuri, M. Ap, serta Direktur RSUD Dompu.
Usai penyerahan uraian manifesto itu kepada wakil Bupati Dompu, massa pun dengan tertib membubarkan diri.(Dims)