Batam, Info Bima - PT Jasa Raharja (Persero) mendukung penuh kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem transportasi darat yang selamat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVII Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) yang diselenggarakan di Batam – Kepulauan Riau, pada 6–8 Oktober 2026.
“Keselamatan tentunya bukan hanya tanggung jawab satu institusi, melainkan tanggung jawab bersama,” ujarnya. Jasa Raharja, lanjut Awaluddin, terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, pemerintah daerah, ORGANDA, operator transportasi, fasilitas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut dijalankan melalui edukasi keselamatan, pemetaan risiko, forum lalu lintas dan angkutan jalan, serta peningkatan kecepatan pelayanan kepada korban kecelakaan. Upaya tersebut sejalan dengan penguatan transformasi layanan Jasa Raharja dalam ekosistem Danantara, dengan menempatkan kebutuhan dan pengalaman masyarakat sebagai bagian penting dalam peningkatan kinerja perusahaan.
mitra pemerintah dalam membahas dan menyempurnakan berbagai kebijakan transportasi. Kemitraan tersebut perlu terus dijaga oleh kepengurusan ORGANDA di tingkat pusat maupun daerah. Ia menambahkan, pembangunan transportasi darat tidak hanya berkaitan dengan penyediaan konektivitas dan aksesibilitas.
Keselamatan harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan angkutan penumpang maupun logistik. Berdasarkan data kepolisian yang disampaikan Aan, sebanyak 24.296 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa keselamatan jalan masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
“Transportasi harus mampu membangun konektivitas antardaerah dan antarmoda sehingga memberikan akses yang lebih baik bagi kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Namun, konektivitas tersebut harus dibangun dengan mengutamakan keselamatan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP ORGANDA Adrianto Djokosoetono mengatakan, ORGANDA hadir sebagai perwakilan pengusaha angkutan penumpang dan barang. Organisasi tersebut memiliki tanggung jawab memperjuangkan kepastian berusaha, kesetaraan perlakuan, serta kebijakan yang dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Menurut Adrianto, peran ORGANDA tidak berhenti pada penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat. Struktur organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga harus mampu membangun hubungan yang harmonis dan konstruktif dengan pemerintah daerah. “ORGANDA harus menjadi mitra pemerintah di setiap tingkatan. Kita tidak hanya menyampaikan persoalan, tetapi juga harus aktif berdiskusi, berkolaborasi, dan ikut menghasilkan solusi yang dapat diterapkan,” kata Adrianto.
Ia berharap Munas XVII ORGANDA menghasilkan kepengurusan dan rekomendasi yang mampu menjawab perubahan sektor transportasi secara konkret. ORGANDA juga diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang melindungi kepentingan pelaku usaha tanpa mengurangi standar keselamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Tim)