Kebiasaan menganulir aspirasi yang lahir dari akar rumput rakyat centang perenang, selama ini telah menjadikan tersumbatnya saluran gagasan perbaikan dan evaluasi pembangunan. Bilkhusus di NTB Gemilang, sejak zaman Gogorancah dan Gerbang Emas sampai Berdayasaing Gemilang yang diharapkan itu, harusnya menempatkan aspirasi dan inovasi anak negeri bumi putra nya, sebagai acuan perencanaan pembangunan.
Sama halnya kedudukan hasil Musrembangdes dari ujung Timur Bajo Pulau sampai ujung Barat Kota Tua Ampenan, harusnya menjadi referensi penyusunan program unggulan sektoral ditingkat Provinsi dan Kementerian.
"Jika itu untuk kemajuan NTB. Seperti rumus cosinus tangen, Jika dan hanya jika ingin maju dari keinginan masyarakat lokal. Jika perencanaan pembangunan seperti ketidakjelasan RT.RW serta Musrenbangdes yang menimbulkan kualat IPM dan Disparitas pembangunan oleh perencanaan gagal apa Bappeda NTB dua tahun terakhir ini, sama saja mengharapkan yang jatuh dari kapal terbang, bahkan seperti menggarami air laut, bergulir tanpa hasil seperti air didaun talas," Tuturnya.
Sudah saatnya perencanaan pembangunan oleh Bappeda NTB itu dievaluasi, jangan membuang dari hasil Musrembangdes diatas sampah, ditindis dengan proposal pesanan ormas yang rebutan aset dan bansos.
Mengapa wacana pemekaran wilayah di Pulau Sumbawa ini demikian lancar? Cari jawabannya di DPA tiap Dinas dan OPD Provinsi serta Kementerian, berapa alokasi anggaran pembangunan untuk Pulau Sumbawa, bila khusus yang menyasar Kabupaten Bima dan Kota Bima?
Aktivis dan Media ingin melihat data duapuluh tahun terakhir, berapa alokasi di DPA secara transparan dan terbuka. Agar Isyu Disparitas dan perbedaan perlakuan politik birokrasi yang terjadi lebih dari limapuluh tahun ini, sama-sama kita evaluasi, jangan anti kritik sebagai aspirasi rakyat.
Pemekaran wilayah Kabupaten dan Provinsi di NTB, akan mengungkit kembali wacana penggunaan divertasi saham Newmont Nusa Tenggara yang deviden nya akan mendukung pemekaran PPS, Bima Timur, Kita Sumbawa Besar, dan Kabupaten Tambora.
Tetapi semuanya itu telah sirna ditelan maling divertasi saham Newmont. Adalah kewajiban media dan aktivis mempertahankan kembali, gar menjadi pelajaran yang berharga, mengingat kandungan milyaran ton logam mulia di perut bumi Pulau Sumbawa yang kaya, malah dipalak keluar oleh dedengkot musang rubah erkedik kopiah dan jubah.
Masyarakat dan tokoh yang selalu menyuarakan kritik seharusnya didengar dan dihargai, mereka berasal dari jalan hidup yang bersih dari proyek kibul dan proposal jatah ngibul.
Aktivis pemekaran dan kemandirian daerah, adalah pelambang keberanian untuk berdiri mandiri tanpa menumpang atas nama sentralisasi regional apalagi nasional.
Sudah saatnya pemekaran wilayah digaungkan kembali. Tokh amanat Perda Ripparda NTB Nomor 7 Tahun 2013 yang mengharuskan alokasi APBN dan APBD Provinsi harusnya berdasarkan luasan wilayah dan KSPD, tetapi malah sampai saat ini dikhianati secara konspiratif
Berbicara masalah wacana pemekaran wilayah Bima Timur atau Bimasakti itu, atau pemekaran Kita Sumbawa Besar, maupun Kota Dompu dan Kota Sape Lambu, sama seperti yang pernah disampaikan oleh tokoh Tambora dan Bima Barat, selaku mantan Kepala Bappeda Kabupaten Bima beberapa tahun lalu di Hotel Santika Mataram.
Senior Indrajaya biasa disapa para aktivis dan mahasiswa, beliau menyampaikan tentang nasib Kecamatan Sanggar dan Kecamatan Tambora, dengan luasan wilayah yang demikian kaya, dengan kekayaan selaku KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Tambora Samota dan sekitarnya.
Tetapi tengok saja berapa jumlah sarjana dan lapangan kerja yang diberikan untuk SDM terbaiknya, berapa jumlah lokus percontohan program unggulan dari Kementerian dan Pemerintah Provinsi disana.
Hal-hal demikian ini bukanlah rasa pesimis terhadap kegemilangan program unggulan provinsi dan pusat yang terkesan menanggalkan konsep keadilan dan pemerataan, akan tetapi semua suara kritis itu sesungguhnya merupakan perlambang adanya partisipasi dan kepedulian para aktivis dan pucuk bumi dalam mengawal proses pembangunan.
Sekali lagi, mereka yang menyuarakan pemekaran wilayah adalah tokoh yang bersih dari bunglon proyek apalagi lintah politik birokrasi.
Maka sudah saatnya pucuk-pucuk bumi di PPS, Bimasakti/Bima Timur, Kota Dompu, Kita Sumbawa Besar, dan Kota Sape Lambu maupun Kota Taliwang serta Kabupaten Sanggar Tambora; semuanya untuk duduk satu meja lagi.
Sadarilah tentang permainan halus yang mengalihkan perhatian DPRD Provinsi dan Bappeda NTB yang demikian acuh terhadap aspirasi dan gagasan dari Pulau Sumbawa selama ini.
Haruslah ada gerakan untuk menaikkan solusinya. Harus dengan persatuan para tokoh yang berani serta lugas memimpin akumulasi kehendak rakyat yang kian lama semakin apatis. Jangan sampai semuanya menjadi 'boomerang' karena sekian lama dihancurkan oleh politik birokrasi kita yang penuh KKN dan lintah ceperan.
Bumi putera Pulau Sumbawa, suku bangsa Bima Dompu Samawa dan semua rumpun selaksa negerinya, adalah pemberi warna yang kontras untuk Indonesia.
Sepakat, Harus ada evaluasi tahapan dan progress yang sudah dilakukan, mengingat wacana Kabupaten Bima Timur (Bimasakti, Sape Lambu Wera Ambalawi Wawo Langgudu Lambitu) sudah digaungkan sejak 2003 bersama PPS (Provinsi Pulau Sumbawa).
Namun kenyataannya ditingkat Dewan Otonomi Daerah di Kemendagri dan KSP Sekretaris Negara, map ajuan Lombok Selatan yang baru digaungkan 2017 justru naik di meja pertimbangan di Pusat.
Kudu ada FGD bertahap dari berbagai pemangku kepentingan, terkait kepengurusan tersebut dan baik menyangkut Bima timur/Bimasakti maupun PPS.
Bicara potensi, sektor yang selama ini tidak pernah mendapatkan perhatian di Pulau Sumbawa adalah sektor ekomaritim, ekonomi Kemaritiman yang sangat besar karena hampir 300 pulau kecil Gili/Nisa yang mengelilingi Pulau Sumbawa tidak terkelola sama sekali.
Padahal potensi PAD nya mendekati 700 milyar rupiah setahun. Hanya jadi objek transit wisatawan Bali dan Komodo, nihil devisa dan outcome.
Sejatinya, solusi yang perlu dinaikkan oleh para aktivis dan akademisi adalah pembentukan Badan Otoritas khusus seperti Batam, Toba, dan Papua; dimana keberadaannya dibiayai penuh dari APBN.
Lebih lucunya, Perpres BPOLF Nomor 32 tahun 2018 memasukkan Bima Timur sebagai bagian dari wilayah otoritas NTT.
Pada kemana DPD RI dan DPR RI serta wakil rakyat nya Bima dan Pulau Sumbawa?
"Sudah saatnya kembali untuk menatap kampung halaman kita, dana ro rasa mboho kai ra'a ina ro wa'i, ra ndeu kai howi ama ra ompu, untuk tak lagi sekedar menjadi dongeng asal usul, agar tidak menjadi pecundang bagi negeri tumpah darah kita," Pungkasnya. (Ompu Sehe Datuk Sulaiman Bekel Jamus). Pada Wartawan Jum'at (13/06/2025)
Salam kritis dan idealisme untuk BIDOS Madani, Wacana Pemekaran Pulau Sumbawa dan Lombok di NTB.(Red/Aryadin)
Semoga segera dicabut nya Moraturium pulau sumbawa, sesuai perintah UU no 23 thn 2014 tentang DOB, kemarin kami mengharapkan itu di bantu yang di juluki singa pulau sumbawa fahri Hamzah.
Sekarang menjadi kucing jelma'an yang tidak konsisten dengan apa yang dia janjikan pada saat kampanye, pada masa sebagai anggota DPR RI dan janjinya pada saat kampanye presiden prabowo kemarin, namun mirisnya harpan itu telah sirna.
Sekarang harapan itu kami gantungkan pada 3 anggota DPR RI perwakilan pulau sumbawa, bapak Mori Hanafi Johan rosihan, Hj. Mahdalena, senator muda Mirah Midadan Fahmid, bapak kenmenkumham yang menjajikan harapan itu kemarin pada saat kita berdemo menutup pelabuhan poto tano.
Kalau memang tidak diperjuangkan dengan serius, maka kami masyarakat pulau sumbawa dari ujung barat KSB sampai ujung timur Sape kabupaten bima akan menutup kembali semua pelabuhan dan bandara yang ada di pulau sumbawa, ini bukan sekedar ancaman pak presiden prabowo subianto, dan kami membutuhkan keputusan hati nurani bapak sebagai presiden bangsa indonesia.
kami bukan benci sama saudara kami di pulau lombok, kami hanya butuh kesejahteraan pak. percuma kami memiliki 2 tambang besar, tetapi kami tidak menikamtinya, jalan kami rusak, alam kami rusak,rumah kami tidak layak,padahal kami memiliki kekayaan alam yang begitu luar biasa, dari hasil tambang dan pertanian kami di pulau sumbawa.
Biarkanlah wamen bapak fahri Hamzah akan selalu kami kenang sebagai politisi yang tidak konsisten dengan ucapan dan janji sendiri. alias politisi pengecut. kami akan menunggu nya di 2028 2029 nanti. Pungkasnya Syahrul.