Ini Dilema Penerapan K13 bagi Sekolah di Kota Bima
Cari Berita

Iklan 970x90px

Ini Dilema Penerapan K13 bagi Sekolah di Kota Bima

Monday, October 2, 2017

Ilustrasi


Kota Bima, Koranlensapos.com— Hingga kini penerapan kembali kurikulum 2013 atau K13 di seluruh Indonesia menjadi dilema tersendiri bagi sejumlah sekolah di Kota Bima. Betapa tidak, pemerintah belum membereskan kebutuhan dasar bagi sekolah yaitu buku penunjang.

Salah satu sekolah yang menghadapi dilema itu adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 40 Kota Bima. “Persoalan kita ini adalah buku K13 edisi revisi yang belum lengkap. Sementara KBM efektif sudah berjalan dua pekan,” ungkap Kepala SDN 40 Kota Bima, Hj Siti Maryamah di Kota Bima, Jumat (28/7/2017) lalu.

Menurut Maryamah, buku K13 edisi revisi sangat penting bagi siswa dan guru. Untuk memastikan siswa tak tertinggal materi-materi dalam buku yang sudah direvisi. Namun masalah utamanya penerbit yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender belum juga mendistribusikan buku-buku itu.

“Kami juga bingung, sementara waktu terpaksa foto copy. Namun bingungnya pakaia anggaran item apa? Sementara kalau kita foto copy itu belum tentu diganti oleh penerbit. Buku-buku itu masih beberapa bulan baru akan kami terima untuk siswa kelas satu sampai empat,” ujar mantan Kepala SDN 11 Kota Bima ini.

Sejumlah sekolah lain juga mengaku mengalami dilema yang sama seperti yang diakui Kepala SDN 56 Kota Bima, A. Latif, Ismail, SPd. “Sudah jumlah siswa kita sangat sedikit tapi sekarang BOS banyak terserap untuk pengadaan buku,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikbudpora Kota Bima, Drs H Alwi Yasin, M.Ap mengatakan, sebenarnya sekolah tak perlu kuatir ketinggalan materi pelajaran walaupun belum menerima distrbusi buku K13 hasil revisi dari penerbit. Namn sekolah dapat memanfaatkan pembelajaran berbasis IT atau media pembelajaran multimedia.

“Manfaatkan media IT itu, donwload kemudian lewat LCD karena bukunya belum didrop. Kan tidak semuanya (buku) dalam bentu fisik, guru bisa merangkum, resume untuk menghemat. Kenapa harus bentuk fisik itu dalam rangka budaya literasi saja,” ujar Alwi.

Menurutnya, tak masalah jika sekolah harus mengeluarkan biaya foto copy untuk buku K13 yang telah direvisi. Karena dana Bantuan Operasional Sekolah memang sebagian besar diarahkan untuk mendukung kegiatan KBM seperti penggadaan materi pembelajaran. (US)