Sumbawa Barat, Lensa Post NTB - Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat khususnya pengadaan papan atau rumah rakyat Kabupaten Sumbawa Barat akan terus diikhtiarkan. ‘’Kami ingin cepat memenuhi hak-hak dasar masyarakat khususnya rumah. Jumlah pembangunan rumah akan terus ditambah melalui APBD,” kata Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M, Senin pagi kemarin.Dalam acara peletakan batu pertama pembangunan rumah khusus nelayan di Desa Poto Tano ini, yang dihadiri Sekda, Ketua Komisi III DPRD KSB dan Kepala OPD, Bupati menjelaskan areal perumahan nelayan Desa Poto Tano akan ditata. Jalan yang dibangun dipinggir pantai akan menjadi destinasi wisata kuliner. Sepanjang jalan atau pinggiran rumah warga akan dibangun lapak atau kios yang menjajakkan kuliner. Ditambah lagi fasilitas lainnya. Sehingga Poto Tano nantinya tertata rapi dan menarik dan akan menjadi Lawang Desa (Gerbang Desa) sesungguhnya. Bukan saja lawang desabagi KSB. Namun lawang desa Pulau Sumbawa.
Kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/SNVT Penyediaan Rumah Provinsi NTB yang membangun rumah khusus nelayan ini, Bupati meminta agar kualitas rumah diperhatikan. Sebab, yang diberikan kepada masyarakat adalah pemanfaatan bangunan rumah, bukan bantuan uang untuk pembangunan rumah. ‘’Kepada masayrakat, manfaatkan bangunan ini dengan baik, jika ada rizki dari usaha maka tabung dan buat lagi rumah yang lain,” imbuh Bupati.
Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman dan Perumaha KSB, Arif Rahman, S.T dalam laporannya menyampaikan, pembangunan rumah khusus nelayan di Desa Poto Tano ini anggarannya bersumber dari Kementerian PUPR senilai Rp. 3,6 miliar. Tipe rumah yang akan dibangun adalah tipe 28 sebanyak 40 unit. Nantinya akses jalan juga akan dibangun.
Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTB, H. Bulera, S.T dalam sambutannya mengatakan, tahun 2018 ini ada tiga program pembangunan rumah yang dilaksanakn di KSB. pertama, pembangunan rumah khusus nelayan sebanyak 40 unit yakni di Desa Poto Tano senilai Rp. 3,6 miliar. Kedua, pembangunan rumah susun sewa/Rusunawa di Balisung Kelurahan Menala, Taliwang. Rusunawa tersebut akan dibangun tiga lantai dengan anggaran Rp. 13 miliar lebih. Ketiga, pembangunan rumah swadaya sebanyak 100 unit. Setiap unit akan mendapat anggaran Rp. 12,5 juta dan ongkos tukang Rp. 2,5 juta.
Dijelaskan H. Bulera, rumah khusus nelayan ini bukan untuk dimiliki, tetapi rumah sementara bagi keluarga yang belum memiliki rumah. Pemerintah berharap, warga dibantu memiliki tempat tinggal sementara untuk berfikir dan berusaha kemudian menabung. Selanjutnya warga tersebut bisa membuat rumah sendiri. Pemakaian rumah ini pun terus berganti kepada keluarga yang belum memiliki rumah. ‘’Bersukurlah masyarakat Poto Tano karena usaha Bapak Buapti agar warga Poto Tano mendapat rumah. Berkat lobi Bapak Bupati ke Dirjen Kementerian PUPR akhirnya yang seharusnya 40 rumah nelayan ini dibangun di Bima, akhirnya bisa digeser ke Poto Tano. Semoga kami didukung dalam pembangunan agar pembangunan daerah kita lancar,” imbuh H. Bulera. (LP/H/Rozak KSB)