Mataram, Media Info Bima Online - Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Mataram, Junaidi Kasum, menyebut bahwa Panitia Musyawarah Daerah (Musda) X Organda Provinsi NTB, telah bermain curang dalam melakukan pemilihan Ketua Organisasi Angkutan Darat NTB, di Hotel Aston Inn Mataram, Jumat (12/3/2021) lalu. Tidak heran, jika kemudian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda bertindak dengan mengambil alih untuk sementara kekosongan pengurus Organda NTB.
Untuk diketahui, ada dua kandidat Ketua DPD Organda NTB dalam Musda Organda NTB ke-10 itu. Dua kandidat tersebut adalah, Junaidi Kasum sendiri dan Ketua DPD Organda NTB petahana, Antonius Zaremba Mustafa Kamal. Keduanya terlibat perseteruan suara yang sangat alot pada Musda X itu.
Musda Organda NTB itu sendiri berlangsung deadlock bahkan ricuh. Ini karena panitia seperti sengaja membelokkan Musda untuk keluar dari AD/ART. Salah satu yang dibelokkan itu menurut Junaidi Kasum, adalah di pasal tata tertibnya yaitu pasal 4, pasal 13.
"Pertama disebutkan bahwa peserta Musda adalah yang sudah Muscab. Anehnya, ada DPC yang belum Muscab seperti Sumbawa Barat, Sumbawa dan Kota Bima, itu dipaksakan masuk sebagai peserta Musda oleh panitia," katanya.
Oleh panitia Musda, jelas Junaidi Kasum, tiga DPC itu dipaksakan sebagai peserta sah, padahal itu tidak sah sesuai pasal tata tertib. "Ketika kita minta bukti kalau ketiga DPC itu telah mengadakan Muscab, tidak mampu dibuktikan oleh panitia. Bahkan kami yang meminta bukti malah diancam-ancam oleh panitia," katanya.
Sebagai calon ketua, Junaidi Kasum telah didukung enam DPC dalam bentuk surat pernyataan dukungan di atas materai sepuluh ribu. Keenam DPC itu adalah, DPC Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan Lombok Barat. "Dengan jumlah dukungan enam DPC itu, secara aklamasi sebenarnya saya sudah terpilih sebagai Ketua Organda NTB. Anehnya, entah karena apa, panitia dengan seenaknya memasukkan DPC yang belum Muscab untuk menyalurkan suaranya. Ini kan rekayasa namanya," kata Junaidi Kasum kecewa.
Dijelaskan Ketua DPC Organda Kota Mataram ini, DPC-DPC sebetulnya ingin ada perubahan dalam Organda NTB. Para DPC menginginkan DPD Organda NTB periode berikutnya dipimpin oleh unsur-unsur pengusaha. "Karena di Pasal 13 ayat 1 point a, mengatakan bahwa pengurus Organda adalah dari unsur pengusaha yang dilengkapi dengan ijin dan seterusnya dan pasal 2, pernah menjadi pengurus. Nah, saudara Antonius sendiri bukan dari unsur pengusaha. Ini saja kalau kita mengikuti AD/ART sudah gugur. Tapi oleh panitia selalu dipaksakan untuk lolos. Lalu, setiap kita minta penjelasan dan berdasarkan pasal demi pasal, kita diancam-ancam keluar oleh panitia yang diketuai saudara Burhanuddin," sergah Junaidi Kasum.
Adanya protes atas Musda tersebut, maka untuk saat ini terjadi kekosongan pengurus dan Organda NTB diambil alih oleh DPP. "Jadi, apapun kegiatan Organda atau apapun yang dilakukan saudara Antonius saat ini, dia bukanlah Ketua DPD Organda NTB," tandas Junaidi Kasum.
Tetapi, tambah dia, saat ini Ketua Organda NTB adalah DPC-DPC yang telah melakukan Muscab. "Tetapi, tentunya atas kondisi yang terjadi ini, DPP hendaknya segera menunjuk Plt yang sacara de facto tentu saja saya yang telah mendapatkan suara terbanyak yang sah," katanya.
Karena menurut Junaidi Kasum, Antonius yang mengaku dirinya mendapat dukungan DPC, tidak bisa membuktikan dukungannya itu secara tertulis. "Musda Organda NTB memiliki delapan suara dari delapan DPC yang diundang, dengan lima suara mengarah ke saya. Jadi sangat jelas saya adalah pemenangnya. Dan, kalaupun juga misalnya, DPP ikut punya suara maka suara DPP itu semestinya mengikuti suara terbanyak. Tetapi panitia malah membuat situasi Musda menjadi tidak bagus. Panitia malah lari membubarkan diri ketika diminta membuktikan tiga suara DPC yang belum melaksanakan Muscab," beber Junaidi Kasum mengenai ketidakbecusan Panitia Musda X Organda NTB, (Usman).