Dompu, Infobima.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Senin (19/04/2021) menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Publik Dokumen Kajian Resiko Bencana, di Aula Pendopo Bupati Dompu.
Ketua DPRD Andi Bachtiar, A.Md.Par, yang juga sebagai Ketua Forum Penanggulangan Bencana Kabupaten Dompu mengungkapkan, acara yang berlangsung hari ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan solusi, masukan, ide atau gagasan yang baik dan positif dalam upaya mengurangi resiko bencana di daerah ini.
"Daerah kita belum punya perda tentang bagaimana menanggulangi bencana dan ini hendaknya menjadi perhatian dimasa kepemimpinan AKJ-SYAH untuk mengajukan Raperda sebagai payung hukumnya", tandas Andi Bachtiar.
Pada momen ini juga, Andi Bachtiar mengingatkan masyarakat bahwa dengan tingginya harga jagung saat ini tidak mendorong warga untuk terus melakukan pembabatan atau melakukan perluasan hutan.
Andi Bachtiar juga mengharapkan adanya penyampaian ide, gagasan serta masukan dari semua pihak di acara ini, sehingga dapat menghasilkan bahan regulasi untuk kemakmuran warga Dompu.
Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala BPBD, Camat, Lurah dan Kades Se-Kabupaten Dompu.
Sementara Wakil Bupati H. Syahrul Parsan, ST.MT, dalam sambutannya ia menyampaikan, perlu adanya pengkajian yang konkrit terhadap berbagai bencana yang terjadi.
Bencana alam yang terjadi menurut Wakil Bupati, tidak hanya banjir namun juga ada bencana lain seperti kekeringan, gempa, tanah longsor, kebakaran, dan ini membutuhkan perhatian bersama dari semua pihak.
"Dalam penanganan bencana alam yang terjadi perlu ada sinergisitas dari semua pihak". Ungkapnya.
Wakil Bupati juga menyampaikan jika perlu dilakukan identifikasi terhadap bencana yang terjadi karena di setiap desa atau kecamatan memiliki bencana yang berbeda-beda.
Lewat kesempatan yang sama Sekretaris Daerah (Sekda) Dompu, H. Moh. Syaiun, SH.M.Si, menyampaikan harapannya, bahwa, dengan adanya kerjasama dari semua pihak penanganan bencana alam di daerah ini dapat berjalan sesuai rencana.
"Para camat, lurah dan kades harus memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan usulan dan masukan guna mewujudkan rancangan perda yang sesuai kepentingan warganya", imbuhnya.ADV(Din)