Percepatan Pentukan Daerah Otomomi Baru Se-Indonesia
Cari Berita

Iklan 970x90px

Percepatan Pentukan Daerah Otomomi Baru Se-Indonesia

Monday, April 12, 2021

Kota Bima, Media Info Bima Online - Perhatian terhadap proses perwujudan demokratisasi di Indonesia terus berlangsung. Hal ini ditandai, di antaranya dengan adanya perhatian sejumlah kalangan seluruj Indonesia untuk menghimpun kekuatan melalaui sebuah organisasi Forum Kordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi (FORKORNAS PP DOB). Pengurus organisasi ini dilantik oleh Ketua MPR RI, Prof. Dr. Fadel Muhammad, Mantan Gubernur Gorontalo. 


Dalam sambutannya, Fadel Muhammad menceritakan bagaimana dia membangun Gorontalo sebagai daerah pemekaran baru dari Propinsi Sulawesi Utara. *Re imventing local government* menjadi crusial point dalam pembangunan daerah otonomi baru. 


Pemerintah lokal perlu mengedepankan emphaty bagaimana membuat program yang berorientasi pada kepentingan kesejahteraan rakyat banyak ketimbang mengedepankan pembangunan fasilitas kantor dan sebagainya, dan mewujudkan program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi masyarakat, berwirausaha agar mereka menjadi pelaku elonomi, pembuka lapangan kerja bagi anggota masyarakat lain sehingga kesejahteraan masyarakat benar-benar dapat diwujudkan. 


Sementara Ketua Umum terpilih menyampaikan jika keberadaan FORKORNAS menjadi media percepatan perjuangan mewukudkan daerah otonomi baru. Pendekatan - pendekatan dengan pihak decision maker telah diawal dengan baik sehingga ke depan melalui FORKORNAS daya dorong perjuangan ini diperkuat melalui pendekatan musyawarah, tidak ada lagi - show of force people power - seperti yanh pernah terjadi.

Hal menarik lain dalam pelantikan pengurus FORKORNAS PP DOB Se Indonesia ini adalah terlibatnya sejumlah tokoh Daerah NTB Jakarta Diaspora. Beberapa tokoh senior yang turut serta dilantik adalah: 


Prof. Dr. Karuddin Abdullah (Sumbawa)

Prof. Dr. Burhanuddin Magenda (Dompu)

Drs. H. Saleh Umar, M.Si (Bima)

Ismail Husni, Lombok Post

Dr. Hamdan Zoelva (Bima)


Fahri Hamzah (Sumbawa). Sedangkan figur baru putra NTB yang masuk dalam pengurusan itu adalah Mujahid Latief, SH, MH, Advokat Senior, dan Prof. Dr. Muhammad Said, MA


*Prof. Dr. Muhammad Said, MA*, adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ganesha Jakarta. Dia diberi kepercayaan menjadi Sekratris Dewan Pakar mendampingi Prof. Dr. H. M. Riyaas Rasyid, Pakar Otonomi Daerah Indonesia. Dia berafiliasi dan berinterkasi dengan tokoh senior dari berbagai latar belakang yang variatif. 


Usai pelantikan diabuat summary dari paparan Ketua MPR RI hingga sambutan Ketua Umum FORKORNAS PP DOB untuk menjadi bahan lebih lanjut guna mencari solusi alternatif bagi kebuntuan saluran demokrasi otonomi daerah akibat kebijakan moratorium (peberhentian sentara) pemerintah terhadap pemekaran daerah otonomi baru. 


Dia juga menghimpun pandamgan dari berbagai seniornya. Ia sampai pada satu kesimpulan bahwa masalah pemekaran daerah otonomi baru sebagai amanat UU Otonomi Daerah No...tahun ...memang berhubungan dengan kepentimhan politik berupa kerajaan kecil (keluasaan) di daerah. 

Namun, esensi dari otonomi daerah yang telah, sedang dan akan terus diperjugkan melalui FORKORNAS PP DOB ini bermuara pada bagaimana mencipatakan dan mewukudkan keadialan sosial, dan ekonomi untuk kesejajteraan masyarakat. Esensi pembangunan ini menurut Prof. Said, secara ekonomi menjadi-ultimate goal-dalam semua ideologi negara di dunia. 


Karena itu bagaimana rumah kecil yang bernama Pulau Sumbawa dengan segala potensi yang melekat di dalamnya baik - tangible - maupun - intangible asset - ini dikelola dengan prinsip Good Govenance dengan seperangkat nilai-nilai luhir yang terkandung di dalamnya, seperti social security (keamanan sosial), fairness (kewajaran), responsibility (tanggungjawab) dan seterusnya diarahkan secara maksimal dalam pelaksnaanya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 


Pula Sumbawa yang kaya dengan Sumber Daya Alam melalui potensi Sumber Daya Manusia yang ada secara intens ke depan melalukan gerakan pembebasan dan penyadaran mind set masyarakat yang hidup di tengah himpitan potensi SDA yang melimpah namun mereka tidak sadar jika kondisi ekonomi mereka di bawah standar. 


Edukasi wirausaha dengan sentuhan tekonologi secara perlahan diperlukan ke depan agar rakyat menjadi bagian dari pelaku ekonomi yang memiliki sense dalam membangun kesejahteraannya. 


Semoga para tokoh yang terhimpun dalam FORKORNAS ini memiliki kedatuan bahasa dalam berjuang untuk kepentingan yang lebih luas, pungkasnya menutup percakapan.


Dia mengusulkan saat rapat kerja perlunya kordinasi untuk tujuan yang sama melalui organinasasi yang memiliki kesamaan platform seperti Forum Kordinasi Daerah PP DOB sebagai wadah komumikasi - top down - dan - bottom up - pada satu sisi FORKORNAS melakukan deal high politics dengan pusat dan pada sisi lain, forkorda melakukan fabrikasi kesiapan teksi dan informatif di tingkat daerah. (Usman).