Jakarta, Dikutip Media Beritalima.com, Media Info Bima - Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa) H.Muhammad Syafrudin, ST.MM yang akrab disapa HMS meminta Kementerian Agama (Kemenag) memberikan penjelasan resmi dan terbuka terkait pembatalan pemberangkatan jemaah haji Indonesia 2021.
HMS, heran Kemenag bisa memutuskan membatalkan pemberangkatan haji 2021, padahal pemerintah Arab Saudi belum memutuskan apa-apa terkait haji 2021.Fraksi PAN DPR menanggapi surat Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia yang ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani terkait penyelenggaraan haji 2021.
Dalam surat tersebut Duta Besar Arab Saudi menyatakan Kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan instruksi apa-apa terkait haji 2021."Semestinya dari awal Kementerian Agama melakukan komunikasi intensif dengan pihak Saudi. Dengan pembatalan sepihak yang dilakukan Kemenag tanpa berkomunikasi dengan Saudi, akan menimbulkan polemik dan juga memunculkan pandangan-pandangan spekulatif di tengah masyarakat," kata HMS yang sudah tiga periode jadi DPR-RI, epada wartawan Jum'at (4/6/21).
Kalaupun ada kewajiban pemerintah indonesia kepada pemerintah arab saudi yang belum diselesaikan bisa dikomunikasikan dengan baik-baik jangan justru dibiarkan sehingga menjadi hambatan bagi orang banyak yang memiliki niat suci untuk menunaikan ibadah haji, jika ini tidak ada solusinya tentang keberangkatan jemaah haji indonesia tahun ini maka terjadi antrian yang sangat panjang bagi para calon jamaah haji yang sudah mendaftar dan ini sangat mengganggu psikologis masyarakat belum lagi penantian itu berdampak akan usia calon jemaah haji tersebut.
"Atas kejadian kesimpangsiuran informasi ini, HMS meminta agar pemerintah menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat Indonesia terlebih khusus kepada calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini 2021"Demikian dikatakan HMS yang juga sebagai Ketua Umum Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah Provinsi NTB tersebut
Lanjut HMS Sebab, sebelumnya beredar informasi bahwa jemaah haji Indonesia tidak bisa diberangkatkan karena persoalan vaksinasi, di mana vaksin yang dipakai jemaah haji kita belum terdaftar dalam list WHO.
"Itu sempat heboh. Apakah itu memang benar? Ini perlu diklarifikasi. Sebab, minggu lalu vaksin Sinovac telah terdaftar di list-nya WHO. Kalau itu alasannya, semestinya sekarang ini sudah bisa diberangkatkan," sebut HMS
Harapannya, tahun ini Indonesia tetap bisa memberangkatkan calon jemaah haji, walau pun dengan jumlah kuota yang dikurangi.
"Kemarin kan Kementerian Agama membatalkan keseluruhan. Semestinya, pemerintah tetap membuka peluang untuk memberangkatkan jemaah. Minimal, jemaah haji plus dengan pelayanan berbasis protokol kesehatan," ucap HMS, (Usman).