Bima, Media Info Bima Online - Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Bima, Edy Muhlis mengecam keras tindakan represif oknum polisi Polres Bima dalam menangani demo HMI Komisariat STKIP Tamsis Bima di depan kantor Pemda Bima, Kamis 24 Juni 2021.
Edy Muhlis menjelaskan, penyampaian pendapatan di muka umum konstitusional dilindungi dan harus dihormati.
Edy Muhlis mengatakan, tindakan represif oknum polisi Polres Bima tidak hanya merusak citra institusi kepolisian juga mencederai keinginan Kapolri Listyo Sigit Prabowo didalam mewujudkan polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.
"Saya sebagai presidium KAHMI menyesalkan tindakan oknum aparat polisi yang menghalau aksi demonstrasi yang dilakukan anggota HMI, mestinya tindakan polisi sebagai pengayom dan pelindung rakyat. Semangat Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk membangun polisi sebagai pengayom nampaknya belum maksimal dijadikan standar pelayanan polisi dalam menjalankan fungsinya di lapangan," ungkap mantan Ketua HMI Cabang Bima tiga periode kepada media, Sabtu (26/6/2021).
Dikatakannya, aksi represif oknum polisi terhadap para mahasiswa yang melakukan aksi demonstran tidak akan terjadi apabila aparat membangun pendekatan persuasif yang humanis dilakukan secara maksimal.
"Untuk itu saya menyesalkan sikap Kapolres yang tidak bisa menjadikan elemen mahasiswa sebagai mitra yang baik. Kejadian anarkis aparat di lapangan tidak mesti terjadi kalau Kapolresnya bisa bertindak bijaksana dan dewasa menyikapi segala peristiwa aksi demonstrasi di lapangan," kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bima yang dijuluki sebagai Singa Parlemen itu.
Edy Muhlis mengkritisi cara Polres Bima dalam menangani aksi demonstrasi HMI Komisariat STKIP Tamsis Bima. Dia menilai tindakan represif itu bertanda bahwa menejemen didalam internal Polres Bima diduga lemah.
"Anarkis dan benturan yang terjadi itu adalah wujud ketidakmampuan Kapolres sebagai pihak yang punya otoritas tunggal pada bawahannya dalam mengendalikan situasi dan lemahnya manajemen dan pengawasan seorang pimpinan. Untuk mengendalikan demo beberapa orang saja sudah gagal untuk ditangani apa lagi menangani aksi massa yang besar, saya kira masih banyak cara yang elegan dan persuasif bukan anarkis," ungkap mantan Ketua BEM Stisip Mbojo.
"Kapolres harus banyak belajar bagaimana melakukan penanganan masalah dengan meningkatkan peran intilijen, peran sabhara dan peran pasukan di lapangan termasuk kabag ops sebagai pengendali di lapangan. Demo adik adik HMI kemarin mestinya cukup sederhana model penanganannya. Oleh karena itu, saya minta Kapolres untuk lebih banyak memberikan pembinaan mental dan strategi pendekatan yang persuasif kepada pasukan agar setiap menangani aksi tidak cenderung represif," lanjutnya.
Selain itu, Edy Muhlis juga mengingatkan Bupati Bima agar responsif serta tidak alergi terhadap setiap kritikan dan isu yang disampaikan oleh mahasiswa maupun elemen masyarakat melalui aksi demonstrasi.
Edy Muhlis berharap kepada pemerintah daerah agar membuka ruang komunikasi terhadap kelompok masyarakat dan mahasiswa.
"Dan yang lebih penting saya ingatkan Bupati sebagai kepala daerah untuk tidak menganggap mahasiswa dan pemuda atau elemen manapun yang melakukan aksi untuk menyalurkan aspirasinya sebagai musuh atau pengganggu pemerintah karena mereka adalah instrumen yang punya hak yang sama untuk melakukan pengawasan jalannya roda pemerintahan. Bupati harus membuka ruang diskusi dan komunikasi dengan elemen manapun, bukan justru alergi dan menjadikan mereka momok yang menakutkan atau pihak pengganggu," dikatakannya.
"Sikap Bupati dan pemerintah yang tidak terbuka dan tidak komunikatif sehingga berdampak pada aksi dan demo, kalau saja kran komunikasi dibuka cepat saya kira tidak ada benturan antara aparat dan pendemo. Bupati harus ingat, dalam membangun pemerintah yang kuat tidak hanya pemerintah tapi seluruh elemen wajib dilibatkan, dan pemimpin yang baik dan bijak adalah pemimpin yang mampu merangkul semua elemen dalam mengelola pemerintahannya," tutupnya.